Selasa, 24 April 2012

Kegiatan Promosi Lewat SMS Broadcast dan Hak Pribadi Pengguna Ponsel

Kegiatan Promosi Lewat SMS Broadcast dan Hak Pribadi Pengguna Ponsel

Pertanyaan

Mohon penjelasan, apakah melanggar hukum apabila kita melakukan promosi melalui sms, di mana nomor tujuan kita peroleh dengan cara mengacak no hp? Terima kasih.  

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Penggunaan aplikasi untuk mengirimkan pesan secara acak lebih dikenal dengan pengiriman jasa pesan singkat ke banyak tujuan (broadcast). Jika konten yang dikirimkan tidak dikehendaki oleh penerima maka sms tersebut dapat dikategorikan dengan sms spam.

 

Mengirim pesan promosi melalui layanan short mesage service (“sms”) pada dasarnya tidak atau belum dilarang. Namun, perolehan nomor pribadi orang lain yang menjadi obyek promosi dapat dipermasalahkan apabila nomor tersebut diperoleh dengan cara melanggar privacy pemilik nomor.

 

Perlindungan Hak Pribadi dalam sebuah Sistem Elektronik telah diatur dalam Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

 

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

 

Cakupan media elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut meliputi semua media elektronik termasuk layanan telekomunikasi. Data pribadi sebagaimana dimaksud termasuk nomor telepon genggam (handphone) pribadi yang mana penggunaannya harus seizin pemilik nomor.

 

Seseorang yang merasa haknya dilanggar terhadap penggunaan setiap informasi data pribadi sebagaimana dimaksud, dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Gugatan atas kerugian dalam konteks ini dapat diartikan luas, termasuk di dalamnya; kerugian langsung atas berkurangnya kapasitas storage perangkat karena banyaknya konten sms yang diterima, terganggunya Sistem Elektronik pemilik handphone/smartphone karena penuhnya konten sms yang tidak dikehendaki, di samping kerugian non-materiil lainnya. Namun sayangnya, secara teknis tidak mudah membuktikan siapa yang mengirim sms promosi tersebut karena sms dikirim melalui aplikasi pengiriman broadcasting/massal.

 

Layanan pengiriman secara massal melalui aplikasi tersebut mempersulit diketahuinya secara pasti siapa dan dari mana asal pemilik nomor yang mengirimkan sms tersebut, terkecuali jika sms tersebut dikirimkan melalui layanan sms premium dengan ciri digit/nomor pendek (access number) tertentu/nama pengirim tertera dalam sms. Provider sms premium lebih mudah diketahui identitasnya karena provider sms premium pada umumnya bekerja sama dengan operator seluler dan terdaftar di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

 
Aturan layanan pengiriman sms promosi

Saat ini, ketentuan yang mengatur tentang sms promosi masih menggunakan Peraturan Menteri Kominfo No. 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat ke Banyak Tujuan (Broadcast) (“Peraturan Menteri Kominfo 1/2009”). Dalam ketentuan tersebut diatur tentang persyaratan penyelenggara jasa pesan premium, mekanisme penyelenggaraan, ganti rugi dan sanksi. Dalam ketentuan tersebut tidak diatur larangan pengunaan sms broadcast. Aturan sms broadcast hanya tentang kewajiban pengirim sms broadcast menyediakan fasilitas kepada penerima pesan untuk menolak pengiriman sms berikutnya. Larangan baru hadir apabila penerima telah menolak untuk menerima sms broadcast berikutnya.

 

Seiring banyaknya pihak yang merasa dirugikan terhadap penggunaan sms broadcast maupun sms spam saat ini, pemerintah telah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Kominfo 1/2009 tersebut. Saat ini proses revisi tersebut dalam tahap uji publik.

 

Dalam revisi peraturan menteri tersebut dijabarkan tentang batasan siapa saja yang berhak mengirim konten sms promosi, apa saja konten yang diperbolehkan, dan bagaimana mekanisme konten tersebut dikirim, serta sanksi bagi pengirim sms yang tidak mengikuti ketentuan. Inti dari rancangan peraturan tersebut adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak pribadi setiap warga negara, khususnya pemilik nomor telepon seluler (ponsel).

 

Dasar hukum:

1.      Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2.     Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Pesan Premium dan Pengiriman Jasa Pesan Singkat ke Banyak Tujuan (Broadcast)

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua