Senin, 07 Mei 2012

Perhitungan Pesangon Pekerja Jasa Pemakaman

Perhitungan Pesangon Pekerja Jasa Pemakaman

Pertanyaan

Saya bekerja di sebuah yayasan (kini PT) jasa pemakaman selama 34 tahun, berapa pesangon yang pantas saya dapatkan?  

Ulasan Lengkap

, maka ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan uang pesangon, yaitu sebagai berikut:

 

-         Uang pesangon adalah uang yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, selain diberikannya uang penghargaan masa kerja dan atau uang penggantian hak;

 

-         Dalam hal pekerja yang mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, maka pekerja tersebut tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Ia hanya berhak mendapatkan uang penggantian hak (Pasal 162 ayat [1] UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/”UU Ketenagakerjaan”). Sedangkan, bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, maka Ia akan menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat [4] UU Ketenagakerjaan serta uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (Pasal 162 ayat [2] UU Ketenagakerjaan).

 

Berkaitan dengan pertanyaan Bapak mengenai jumlah pesangon yang dapat Bapak terima tanpa menyebutkan status Bapak apakah karena mengundurkan diri atau karena usia pensiun, maka Kami asumsikan bahwa pertanyaan Bapak tersebut karena usia pensiun. Maka perhitungan uang pesangon yang dapat Bapak terima karena memasuki usia pensiun adalah sebagai berikut:

 

-         Pertama, Bapak harus lihat di dalam perjanjian kerja Bapak atau di dalam peraturan perusahaan mengenai ketentuan pemberian uang pesangon;

-         Selanjutnya, jika Bapak diikutsertakan dalam program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha tersebut, maka Bapak tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan;

-         Jika Bapak diikutsertakan dalam program pensiun yang iurannya dibayar oleh pengusaha dan Bapak selaku pekerja, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon adalah uang pensiun yang preminya dibayar oleh pengusaha;

 

-         Jika Bapak TIDAK diikutsertakan dalam program pensiun oleh pengusaha, maka pengusaha wajib memberikan kepada Bapak uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan;

 

-         Mengenai perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, semuanya diatur di dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

 

1.       Pasal 156 (2) UU Ketenagakerjaan: Perhitungan uang pesangon paling sedikit sebagai berikut:

a.         masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;

b.         masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;

c.         masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;

d.         masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;

e.         masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;

f.          masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;

g.         masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah.

h.         masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah;

i.           masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

 

2.       Pasal 156 (3) UU Ketenagakerjaan: Perhitungan uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut :

a.         masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;

b.         masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;

c.          masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;

d.         masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;

e.         masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;

f.          masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;

g.         masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;

h.         masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.

 

3. Pasal 156 (4) UU Ketenagakerjaan : uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a.      cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b.      biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;

c.      penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masakerja bagi yang memenuhi syarat;

d.      hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 
Demikian agar menjadi bermanfaat.
 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua