Selasa, 22 May 2012

Hukumnya Jika Penjahit Sering Terlambat Menyelesaikan Jahitan

Hukumnya Jika Penjahit Sering Terlambat Menyelesaikan Jahitan

Pertanyaan

Dapatkah penjahit yang sering tidak tepat waktu dapat di gugat? Bagaimana pula prosedurnya? Terima kasih.  

Ulasan Lengkap

Dalam hubungan antara penjahit dan konsumen (orang yang menggunakan jasa penjahit), ada perikatan yang terjadi karena perjanjian. Penjahit wajib untuk menjahit sesuai permintaan konsumen dan diselesaikan dalam waktu tertentu, sedangkan konsumen atau pengguna jasa penjahit wajib membayar biaya menjahit, semuanya sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

 

Kewajiban untuk memenuhi perikatan tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang menyatakan kesepakatan yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Begitu pula dengan kesepakatan/perjanjian yang dibuat antara penjahit dan pengguna jasanya.

 

Dalam hal salah satu pihak ternyata kemudian tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan, maka pihak yang tidak memenuhi prestasinya itu dapat dikatakan wanprestasi (ingkar janji) dan dapat digugat karenanya (Pasal 1243 KUHPerdata).

 
Pasal 1234 KUHPerdata membagi prestasi dalam 3 macam:

(1)   Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdata);

(2)   Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdata); dan

(3)   Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPerdata).

Lebih jauh simak artikel Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi?

 

Prestasi untuk menyerahkan atau melakukan sesuatu ini juga termasuk prestasi untuk menyerahkan/melakukannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

 

Namun dalam hal ini, sebelum mengajukan gugatan, pengguna jasa penjahit harus terlebih dahulu melayangkan somasi untuk menjadi peringatan bagi penjahit untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika somasi atau peringatan itu tidak dihiraukan, maka penjahit dapat digugat karena tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan. Lebih jauh simak artikel Doktrin Gugatan Wanprestasi dan PMH.

 

Selain itu, pengguna jasa penjahit juga dilindungi oleh hukum perlindungan konsumen. Hal ini dapat kita lihat pada definisi penjahit yang juga termasuk dalam definisi pelaku usaha dalam  UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”) yakni (Pasal 1 angka 3 UUPK):

 

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

 

Demikian pula pengguna jasa penjahit juga termasuk dalam definisi konsumen (Pasal 1 angka 2 UUPK):

 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

 

Kemudian ditentukan dalam Pasal 7 huruf g UUPK bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban antara lain memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi, konsumen berhak mendapatkan kompensasi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

 

Kami asumsikan pengguna jasa (konsumen) disini tidak menjahit untuk tujuan diperdagangkan. Jika jahitannya kemudian digunakan untuk tujuan diperdagangkan, maka pengguna jasa penjahit ini tidaklah dilindungi UUPK, hanya tunduk pada KUHPerdata.

 

Mengenai prosedur bagi konsumen untuk dapat mengajukan gugatan terhadap penjahit yang wanprestasi, dapat diajukan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau ke badan peradilan (Pengadilan Negeri). Lebih jauh mengenai penyelesaian sengketa konsumen dapat Anda simak dalam artikel Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

 

Akan tetapi, dalam hal ini perlu dikedepankan asas kekeluargaan, terutama jika objek sengketa tidaklah menimbulkan kerugian yang besar. Hal ini dikarenakan penyelesaian melalui badan peradilan maupun BPSK akan memakan waktu, juga biaya untuk proses perkara di pengadilan.

 

Dengan demikian kami simpulkan, ketika ada keterlambatan penjahit pada saat menyelesaikan jahitan dari konsumennya, memang penjahit dapat digugat atas dasar wanprestasi baik dengan mendasarkan pada KUHPerdata maupun UUPK. Tapi, alangkah baiknya jika persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan.

 

Sebagai referensi simak beberapa artikel berikut:

-      Kekuatan Hukum Kata Sepakat

-      Apakah Janji Lisan Utang Piutang Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban?

-      Hukum Perjanjian

-      Doktrin Gugatan Wanprestasi dan PMH

-      Perbuatan Melawan Hukum Atau Wanprestasi

 
Demikian penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

1.     Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk WetboekStaatsblad 1847 No. 23);

2.     Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Try Indriadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua