Kamis, 21 Juni 2012

Terganggu Asap Tukang Sate

Terganggu Asap Tukang Sate

Pertanyaan

Barusan ini di deretan ruko tempat saya membuka toko, ada penyewa ruko yang menjual sate padang, 3 pintu dari ruko saya. Sekarang ini, sehari-hari, mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam, saya, istri dan kedua anak saya harus mencium asap sate yang terkadang sangat tebal. Penyebabnya karena deretan ruko kami ada atap/kanopi seng. Sedangkan, penjual sate menjual sate masih di bawah sengnya, jadi asap tidak bisa naik dan menjalar ke samping dan masuk ke toko-toko sekitar. Pernah saya menegur dengan sopan tapi tidak ada reaksi dari penjual sate. Peneguran kedua kali sudah dengan sedikit emosi, tapi juga tidak ada reaksi. Malah sewaktu bertengkar, tetangga ruko tidak ada yang berani protes juga. Si penjual sate dengan gampang menjawab, "asap sate kan diterbangkan angin, saya mana bisa ngatur angin?" Yah, sekali-kali kalau diterbangkan angin sih tidak masalah, tapi ini terjadi setiap hari. Jadi, saya ingin tahu, apakah ada dasar hukum yang bisa saya tempuh untuk bisa menghirup udara segar? Terima kasih.  

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Sebelum saya menjelaskan mengenai masalah Anda, perlu saya jelaskan bahwa setiap usaha sebenarnya harus memiliki Izin Gangguan yang diakibatkan oleh usaha tersebut. Izin Gangguan (Hinderordonnantie) atau biasa dikenal dengan HO, yaitu surat yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang kita jalankan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie) Statsblad No. 226 Tahun 1926.

Salah satu syarat untuk mendapatkan HO adalah tidak adanya pencemaran lingkungan atau tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dari usaha yang kita lakukan. Untuk pengaturan mengenai perizinan HO diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Namun, pada umumnya di tiap daerah memiliki persyaratan yang sama dalam mengajukan izin gangguan, antara lain:

  1. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
  2. Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai peruntukan/fungsi, sedang bagi bangunan yang belum ber-IMB dilampiri surat pernyataan kesanggupan mengurus IMB bermeterai Rp. 6000,- (khusus bagi usaha yang menimbulkan gangguan kecil);
  3. Foto kopi bukti kepemilikan/sertifikat tanah atau surat keterangan lain yang sah;
  4. Foto kopi Akta pendirian/cabang perusahaan bagi usaha yang berbadan hukum;
  5. Surat pernyataaan persetujuan/tidak keberatan dari pemilik tempat atau bukti sewa (bagi tempat usaha yang bukan milik sendiri);
  6. Denah letak tempat usaha dan gambar situasi (site plan) tempat usaha yang jelas;
  7. Izin Gangguan lama asli (SK dan Tanda Izin) bagi permohonan perpanjangan;
  8. Persetujuan dari tetangga sekitar tempat usaha yang diketahui oleh pejabat setempat (RT, RW, Lurah dan Camat).
 

Dilihat dari permasalahan yang sedang Anda hadapi dengan pedagang sate padang tersebut, maka kami sarankan Anda perhatikan salah satu syarat di atas, terutama no. 8 mengenai “Persetujuan dari tetangga sekitar tempat usaha yang diketahui oleh pejabat setempat (RT, RW, Lurah dan Camat)”. Sehingga muncul pertanyaan, “apakah pedagang sate tersebut sudah meminta persetujuan tetangga sekitar atau belum?”. Lebih jauh lagi adalah “apakah si pedagang sate memiliki izin gangguan atau tidak?”

 

Anda sebagai tetangga seharusnya wajib untuk diminta persetujuan sebelum pedagang sate tersebut mendirikan usahanya di sana. Kelalaian dalam syarat ini dapat Anda jadikan dasar Anda untuk mengajukan komplain. Hal ini dapat Anda mintakan mediasi dengan perantara RT, RW, Lurah maupun Camat, sebagai pejabat setempat. Namun apabila hal ini tidak berhasil, saya sarankan Anda mengajukan komplain kepada Pemda di tingkat Kotamadya/Kabupaten maupun Provinsi yang seharusnya menerbitkan Izin Gangguan (HO) tersebut.

 

Selain solusi administratif di atas, terkait dengan masalah yang Anda alami, yaitu gangguan asap dari tukang sate di dekat ruko Anda, apabila memang terbukti pedagang sate tersebut tidak memiliki Izin Gangguan dari Pemda setempat, mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut:

 “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

 

Perbuatan melawan hukum itu jika kita defenisikan mengandung pengertian suatu perbuatan yang sifatnya melawan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dan perlu kita garis bawahi bahwa hukum tidak hanya terdiri dari peraturan perundang-undangan yang tertulis, namun termasuk juga kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dan dipatuhi dalam masyarakat.

 

Mengingat unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang disebutkan di dalam Pasal 1365 KUHPeradalah sebagai berikut:

a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);

b. Perbuatan itu harus melawan hukum;

c. Ada kerugian;

d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

e. Ada kesalahan.

 

Dalam pasal ini jelas disebutkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dapat kita jadikan acuan dalam menyelesaikan perkara ini, yaitu Anda merasa dirugikan atau terganggu akibat dari asap bekas pembakaran sate. Sebab hal tersebut secara tidak langsung bisa saja mempengaruhi kesehatan keluarga Anda.

 

Demikian pendapat dari kami, mudah-mudahan dapat menjadi barang pertimbangan bagi Anda untuk mengambil tindakan dalam menyikapi permasalahan ini.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek,Staatsblad 1847 No. 23);

2.    Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie, Statsblad Tahun 1926, No.226).

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua