Rabu, 20 June 2012

Dipaksa Perusahaan Tanda Tangani Surat Pengunduran Diri

Dipaksa Perusahaan Tanda Tangani Surat Pengunduran Diri

Pertanyaan

Salam, Saya adalah karyawan yang diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan penyimpangan keuangan, tetapi semua penyimpangan yang saya akui telah saya kembalikan secara bertahap dan sudah selesai. Akan tetapi, pihak perusahaan mengajukan lagi beberapa daftar penyimpangan yang mana daftar penyimpangan tersebut tidak saya akui. Saya diberhentikan secara lisan pada awal Desember 2011 dan dipaksa menandatangani surat pengunduran diri per 20 Desember 2011 tetapi hingga saat ini saya belum menerima surat pemberhentian dari perusahaan. Pertanyaan saya adalah: 1. Apakah kasus saya ini termasuk pidana atau perdata? 2. Apakah saya berhak mendapat pesangon? Karena saya telah bekerja lebih dari 15 tahun. 3. Apabila perusahaan menempuh jalur hukum, apakah saya bisa mendapatkan bantuan dari LBH secara cuma-cuma? Karena saat ini saya masih menganggur dan harta benda orang tua saya telah dijual untuk menutupi penyelewengan tersebut. 4. Di manakah saya bisa mendapatkan bantuan hukum tersebut? Demikian pertanyaan saya, besar harapan saya untuk mendapat pemecahan masalah yang telah saya hadapi, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.  

Ulasan Lengkap

Pertama-tama, kami beritahukan bahwa peristiwa penyimpangan keuangan yang Anda lakukan dapat kami asumsikan sebuah tindak pidana penggelapan. Yang mana tindak pidana penggelapan tersebut diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan keterangan Anda diatas, saya asumsikan Anda tidak pernah diproses/dilaporkan oleh Perusahaan Anda kepada Kepolisian mengenai permasalahan penggelapan ini.

 

Sementara itu, mengenai Anda merasa telah diberhentikan secara tidak layak oleh Perusahaan Anda, maka hal ini merupakan permasalahan Perdata Khusus yaitu mengenai Ketenagakerjaan.

 

Dalam hal ini perlu kami luruskan dan pertegas mengenai pernyataan Anda: “Saya diberhentikan secara lisan pada awal Desember 2011 dan dipaksa menandatangani surat pengunduran diri per 20 Desember 2011”. Dalam kalimat Anda ini, kami menangkap bahwa Anda di satu sisi merasa telah di-PHK sepihak, namun disisi lain Anda “terpaksa” mengundurkan diri.

 

Secara hukum kami dapat sampaikan bahwa dengan adanya surat pengunduran diri tersebut, maka surat tersebut dianggap sah, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Artinya,Anda harus dapat membuktikan adanya “paksaan” dalam penandatanganan surat pengunduran diri Anda tersebut. Sehingga apabila terbukti adanya paksaan, maka surat tersebut dapat dimintakan pembatalannya dan Anda dapat mengklaim tentang tindakan PHK sepihak tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial agar Anda memperoleh hak-hak Anda. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan hak-hak anda sebagai pekerja sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(“UUK”).

 

Dalam hal Anda benar telah di-PHK,maka berlaku bagi anda Pasal 156 UUK yang berbunyi:

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uangpesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangseharusnya diterima.

(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagaiberikut:

a.    masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b.    masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c.    masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d.    masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e.    masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f.     masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g.    masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

h.    masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i.     masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

 

(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;

b. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;

c. masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;

d. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;

e. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;

f. masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;

g. masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;

h. masa kerja 24tahun atau lebih, 10 bulan upah.
 

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)meliputi:

a.    cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b.    biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja;

c.    penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d.    hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

Di sisi lain, dalam hal Anda mengundurkan diri, maka Pasal 162 UUK menyatakan:

(1)  Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4)

(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas danfungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnyadan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjiankerja bersama.

 

Sementara itu, menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah Anda bisa meminta bantuan hukum ke LBH? Tentu saja Anda bisa melakukan itu, namun Anda harus memperhatikan syarat-syarat dalam meminta bantuan hukum.

 

Sebagai informasi tambahan, bantuan hukum cuma-cuma sebenarnya adalah hak bagi orang miskin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU Bantuan Hukum”) yang berbunyi:

 

“Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin”

 

Oleh karena itu, untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma Anda harus masuk dalam golongan orang miskin sebagaimana diatur lebih lengkap dalam Pasal 5 UU Bantuan Hukum yang berbunyi:

“(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

 

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.”

 

Salah satu LBH yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia bantuan hukum cuma-cuma adalah Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron. LBH Mawar Saron memberikan bantuan hukum secara Prodeo dan Probono bagi masyarakat miskin dan teraniaya, dan visi misi LBH Mawar Saron sendiri sudah sejalan dengan aturan dalam UU Bantuan Hukum, bahkan sebelum UU Bantuan Hukum ini dibentuk.

 

Silakan datang langsung ke LBH Mawar Saron untuk berkonsultasi mengenai persoalan yang sedang Anda hadapi, di Graha Mitra Sunter Blok D No. 9-11, Jl Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350. Telp: 6517828. Atau silahkan kunjungi website www.lbhmawarsaron.or.id

 

Demikian penjelasan yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

 

Catatan editor:

-      Pada dasarnya, setiap pekerja yang belum memperoleh putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dianggap tidak bersalah berdasarkan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence).

-      Perusahaan harus melakukan proses PHK sesuai prosedur yang diatur dalam UUK dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana dijelaskan antara lain dalam artikel Diancam Di-PHK Karena Mengajukan Kuitansi Ganda.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 73);

2.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.    Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

4.    Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua