Selasa, 05 Juni 2012

Jaminan Perlindungan Saksi/Korban dari Tindakan Balasan Pelaku Kejahatan

Jaminan Perlindungan Saksi/Korban dari Tindakan Balasan Pelaku Kejahatan

Pertanyaan

Mengapa saksi/korban perlu mendapatkan perlindungan ketika terpidana telah selesai menjalani hukuman? Terima kasih atas perhatiannya.  

Ulasan Lengkap

Adanya program perlindungan saksi di beberapa negara dewasa ini berangkat dari kesulitan yang dialami oleh penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut dan menghukum para pelaku kejahatan yang terorganisir yang merugikan kepentingan Negara dan publik. Kerugian tersebut terjadi karena maraknya praktik perdagangan narkotika, korupsi, terorisme, perdagangan orang, pelanggaran hak asasi manusia (“HAM”) berat dan kejahatan lainnya.

 

Fakta ini lahir karena tidak adanya saksi yang secara sukarela dan bersedia memberikan keterangannya karena mereka tahu ada sejumlah aparat penegak hukum yang menjadi bagian dari mafia. Selain itu, saksi juga ketakutan dengan tindakan balasan (retaliation) dari kelompok mafia kejahatan tersebut di manapun mereka berada. Banyaknya saksi, korban, dan pelapor yang tidak bersedia menjadi saksi atau tidak berani mengungkapkan keterangan baik kepada aparat penegak hukum sampai dengan di depan pengadilan karena minim jaminan yang memadai atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi.

 

Minimnya jaminan ini mengakibatkan saksi dan korban tidak mau dan tidak berani memberi keterangan di pengadilan, baik dalam kasus-kasus yang terkait kejahatan terorganisir atau kasus-kasus lainnya seperti korupsi, terorisme, narkotika, pelanggaran HAM berat, kejahatan seksual, perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, serta kasus-kasus lainnya.

 

Untuk itu, dilihat dari tingkat kejahatan yang terorganisir dan ancaman yang membahayakan jiwa saksi dan korban, tentunya akan terus mengintai saksi meski terpidana sudah selesai menjalani hukuman. Jaminan perlindungan terhadap saksi dan atau korban berlaku seumur hidup, bergantung tingkat ancaman yang masih dialami saksi. Itulah mengapa UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur hak saksi yang dapat difasilitasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) berupa, mendapat identitas baru dan mendapatkan kediaman baru. Jaminan perlindungan jangka panjang ini tentunya diberikan Undang-Undang karena pertimbangan tingkat ancaman terhadap saksi dan korban dalam mengungkap suatu tindak pidana itu pun dapat berdampak jangka panjang.

 
Demikian, terima kasih.
 
Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua