Kamis, 07 Juni 2012

Suami Ingin Menanggung Hukuman Pidana Istri

Suami Ingin Menanggung Hukuman Pidana Istri

Pertanyaan

Selamat sore. Saya mau bertanya, bisakah seorang suami menggantikan masa tahanan penjara istrinya dalam kasus tindak pidana penggelapan uang karena istrinya tersebut sedang hamil? Terima kasih.  

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

E.Y.Kanter, S.H. dan S.R.Sianturi, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (hal.161) mengatakan bahwa pemidanaan didasarkan adanya kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam hukum pidana dikenal adanya prinsip “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld) atau Actus non facit reum nisi mens sit rea dalam bahasa Latin.

 

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal.76) juga membenarkan prinsip tersebut dan menambahkan bahwa prinsip ini menjadi patokan di kalangan sarjana hukum sejak adanya putusan Hoge Raad Belanda di Amsterdam tanggal 14 Februari 1916. Pada dasarnya pengenaan hukuman pidana melekat pada diri pribadi seseorang sehingga pelaksanaan hukumannya tidak bisa digantikan oleh orang lain.

 

Mengenai hak tahanan wanita yang sedang hamil saat menjalani masa penahanannya tetap memiliki hak atas perawatan kesehatan kandungannya ke dokter sesuai Pasal 58 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”):

 

”Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.”

 

Selain itu M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal.199) menyebutkan bahwa hak tahanan atas perawatan kesehatan juga dijamin dalam Pasal 19 ayat (9) PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“PP 27/1983”) (yang saat ini telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010,editor) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983 yang intinya pada setiap RUTAN ditugaskan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman, dokter tersebut bertugas memelihara dan merawat kesehatan para tahanan, dan untuk keperluan perawatan kesehatan tahanan, Kepala RUTAN dapat mengadakan kerja sama dengan dinas kesehatan setempat atau dengan rumah sakit yang terdekat.

 

Bila tidak cukup memadai untuk perawatan selama kehamilan atau untuk persalinan,  maka berdasarkan Pasal 19 ayat (8) jo. Pasal 19 ayat (10) PP 27/1983 disebutkan bahwa dalam hal tertentu tahanan dapat diberi izin meninggalkan RUTAN untuk sementara dan untuk itu harus mendapat izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis terhadap tahanan tersebut, dan selama keluar dari RUTAN tahanan tersebut dikawal oleh dan dijaga oleh petugas Kepolisian.

 

Hak dari narapidana yang sedang hamil ini juga dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Pasal 28 ayat (3) PP No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan  yang menentukan bahwa setiap tahanan atau narapidana yang hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

 

Jadi, walaupun dalam status sebagai tahanan, wanita yang sedang hamil tetap dijamin haknya untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Suami dari tahanan wanita tersebut tidak perlu dan tidak dapat menggantikan posisi istrinya untuk menjalani pidana, karena memang pidananya melekat pada diri istrinya.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3.    Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

4.    Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;

5.    Peraturan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983.

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua