Selasa, 05 March 2013

Perizinan Rumah Biliar yang Tergolong Usaha Mikro/Kecil

Perizinan Rumah Biliar yang Tergolong Usaha Mikro/Kecil

Pertanyaan

Dear team, yang ingin saya tanyakan apakah surat izin usaha rekreasi dan hiburan umum diperlukan untuk membuka usaha usaha permainan biliar. Usaha ini hanya dijalankan sendiri dan modal yang dipakai tidak mencapai Rp10 juta. Saya baca Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag 46/2009, terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria: a. Usaha Perseorangan atau persekutuan; b. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat; dan c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan. Apakah usaha rekreasi dan hiburan umum memiliki peraturan yang sama dengan usaha perdagangan? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai usaha permainan biliar dengan modal usaha kurang dari Rp10 juta dengan urgensi memiliki izin usaha rekreasi dan hiburan. Perlu dipahami bahwa untuk bidang usaha permainan billiar, pengusaha diwajibkan memiliki izin usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (“TDUP”).

 

Namun, untuk usaha dengan kriteria tertentu diberikan pengecualian untuk memiliki izin-izin tersebut. Berikut ini pengecualian SIUP dan TDUP terhadap usaha dengan kriteria tertentu menurut peraturan.

 

I.            SIUP

Menurut Pasal 4 ayat (1) Permendag 36/2007, kewajiban memiliki SIUP dikecualikan terhadap:

1.      Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;

2.      Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;

3.      Perusahaan Perdangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:

a.    Usaha perseorangan atau persekutuan;

b.    Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelaola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan

c.    Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

 

Apabila dikehendaki, pengusaha yang menjalankan usaha dengan kriteria tersebut di atas dapat diberikan SIUP Mikro.

 

II.          TDUP

Sedangkan, untuk TDUP pada Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) jo Pasal 3 ayat (3) huruf b Permenbudpar 91/2010, usaha rumah biliar yang tergolong dalam Usaha Mikro atau Kecil tidak diwajibkan untuk memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata, kecuali pengusaha Rekreasi dan Hiburan yang menginginkannya sendiri.

 

Sedangkan, Kriteria Usaha Mikro atau Kecil menurut Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20/2008 adalah sebagai berikut:

 
Pasal 6 ayat (1)

“Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

a.    Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan Bangunan; atau

b.    Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah).

 
Pasal 6 ayat (2)

“Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

a.            Memiliiki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000(lima ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan; atau

b.           Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah)”

 

Dari penjelasan kriteria usaha yang dikecualikan dari kewajiban memiliki izin-izin usaha di atas. Perlu diketahui cara perhitungan Kekayaan Bersih usaha adalah total kekayaan Perusahaan (Aset) dikurangi dengan kewajiban-kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan. Sebagai contoh, nilai dari meja biliar yang merupakan aset dikurangi dengan kewajiban-kewajiban seperti utang dan lain-lain.

 

Sedangkan, yang dimaksud dengan Penjualan Tahunan adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa apabila kekayaan bersih Anda dikategorikan dalam kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Maka usaha permainan biliar Anda tidak diwajibkan memiliki izin operasional usaha yang dalam hal ini SIUP dan TDUP. Namun, apabila ternyata pada hasil perhitungan kekayaan bersih usaha Anda tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Kecil, maka izin-izin usaha di atas merupakan kewajiban bagi usaha anda.

 

Guna mendapatkan kepastian hukum berusaha, kebutuhan untuk memiliki izin usaha sangat dianjurkan. Adanya kepemilikan izin usaha memberikan pengakuan dari pemerintah atas usaha tersebut. Selain itu, izin-izin tersebut sangatlah bermanfaat untuk pengembangan usaha sehingga dikemudian hari tidak ada gangguan terkait izin usaha.

 

Dasar hukum:

1.     Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU No. 20/2008”).

2.     Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah diubah dengan:

a.    Peraturan Menteri Perdangan No. 46/M-DAG/PER/9/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; dan

b.    Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

(ketiga peraturan menteri perdagangan tersebut dalam jawaban ini disebut “Permendag 36/2007”);

3.     Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi (“Permenbudpar 91/2010”);

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua