Sabtu, 23 June 2012

Status Kewarganegaraan WNI Keturunan Tionghoa yang Lahir di Indonesia

Status Kewarganegaraan WNI Keturunan Tionghoa yang Lahir di Indonesia

Pertanyaan

Yth. staf HukumOnline.com, saya adalah anak dari hasil perkawinan ayah dan ibu WNI keturunan Tionghoa. Saya lahir di Indonesia dan saat ini berumur 24 tahun (ayah dan ibu saya juga lahir di Indonesia). Status kewarganegaraan ayah dan ibu saya tidak jelas, entah dianggap WNI atau masih WNA. Menurut ayah saya, beliau pernah mengajukan permohonan menjadi WNI bertahun-tahun lalu namun sampai sekarang tidak ada kabar hasilnya. Yang ingin saya tanyakan adalah, dengan adanya "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia", saya melihat dari bagian i dan k menyatakan bahwa saya adalah WNI, apakah saya benar-benar telah menjadi WNI ataukah saya masih perlu mengurus kewarganegaraan di Kantor Sipil atau semacamnya baik di Jakarta maupun daerah kelahiran saya? Apabila status saya sekarang telah menjadi WNI, apakah saya dapat membuat KTP (surat-surat apa saja yang harus saya bawa)? Terima kasih atas jawaban yang Anda berikan. Salam, Edoardo Kusuma.  

Ulasan Lengkap

Mengutip buku Menggugat SBKRI terbitan Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI) (hal. 39), dijelaskan bahwa dalam hukum perdata internasional dikenal dua asas mengenai status kewarganegaraan, yakni:

1.    Asas keturunan (Ius sanguinis);

2.    Asas kelahiran (Ius soli).

 

Penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan (ius sanguinis), adalah seorang anak yang dilahirkan dari ayah (atau ibu, jika tidak ada hubungan hukum dengan ayah), maka warga negara anak itu adalah warga negara dari orang tuanya tersebut tanpa mengindahkan di mana ia dilahirkan. Penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang (ius soli) adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan daerah/negara tempat ia dilahirkan.

 

Dari yang Anda ceritakan, Anda dan orang tua Anda lahir di Indonesia. Meskipun, Anda tidak mengetahui dengan jelas status kewarganegaraan orang tua Anda. Jika merujuk pada Pasal 4 huruf i UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU 12/2006”), anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya adalah warga negara Indonesia (“WNI”). Dengan demikian, Anda maupun orang tua Anda adalah WNI.

 

Dalam buku yang sama, YPHI juga menjelaskan bahwa dalam pembuatan UU 12/2006 sebenarnya yang dimenangkan adalah kelompok pro-sanguinis, namun dengan pelunakan. Sehingga, anak yang seharusnya mengikuti kewarganegaraan orang tua, ketika tidak diketahui jelas kewarganegaraan orang tuanya, maka kewarganegaraan anak mengikuti tempat di mana dia dilahirkan.

 

Jadi, Anda adalah WNI dan tidak perlu mengurus bukti kewarganegaraan. Dan dengan status Anda sebagai WNI, Anda memiliki hak seperti WNI lainnya, termasuk untuk memperoleh identitas kependudukan (KTP). Mengenai proses dan persyaratan pembuatan KTP dapat Anda lihat di situs Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua