Rabu, 31 Oktober 2012

Adakah Hukum yang Melarang Membuat Tato?

Adakah Hukum yang Melarang Membuat Tato?

Pertanyaan

Saya sudah mencari di internet, tapi saya belum menemukan larangan seorang WNI untuk membuat tato atau batasan-batasan seseorang untuk membuat tato. Apakah bisa diperjelas, ada atau tidak undang-undang yang mengatur hal tersebut?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan kepada kami.
 

Sejauh ini, kami belum menemukan peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang Warga Negara Indonesia untuk membuat tato atau merajah bagian tubuhnya.

 

Namun, berkaitan dengan tato ada beberapa peraturan yang sebaiknya Anda juga harus perhatikan, yaitu:

A.   Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (“PP 7/2011”), yang berbunyi sebagai berikut:

 

 (3) Pendonor darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.

(4) Pendonor darah harus memberikan informasi yang benar perihal kesehatan dan perilaku hidupnya

 

Dan kita lihat lagi di ketentuan penjelasan Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) PP 7/2011, yaitu :

 (3) Yang dimaksud dengan “persyaratan kesehatan” antara lain keadaan umum calon pendonor darah tidak tampak sakit, tidak dalam pengaruh obat-obatan, memenuhi ketentuan umur, berat badan, suhu tubuh, nadi, tekanan darah, hemoglobin, ketentuan setelah haid, kehamilan dan menyusui, jarak penyumbangan darah dan persyaratan lainnya meliputi keadaan kulit, riwayat transfusi darah, penyakit infeksi, riwayat imunisasi dan vaksinasi, riwayat operasi, riwayat pengobatan, obat-obat narkotika dan alkohol serta ketentuan tato, tindik, dan tusuk jarum.

(4) Yang dimaksud dengan “perilaku hidupnya” adalah kebiasaan yang berdampak buruk bagi kesehatan seperti penyalahgunaan obat dengan jarum suntik, seks bebas termasuk homoseksualitas, biseksualitas, melakukan pelukaan kulit, tato, dan upacara dengan darah (melukai).

 

B.   Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, yang berbunyi sebagai berikut:

 (1) Setiap pemeluk Agama Islam wajib menaati, mengamalkan/menjalankan Syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna.

(2) Kewajiban menaati dan mengamalkan/menjalankan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari melalui diri pribadi, keluarga, masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

(3) Setiap warga Negara RI atau siapapun yang bertempat tinggal atau singgah di Daerah Istimewa Aceh, wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam di daerah.

 

Peraturan ini menjadi penting untuk dicermati dan diperhatikan apabila Anda pemeluk Agama Islam. Karena, dalam sepengetahuan penulis, ajaran Agama Islam melarang penganutnya untuk melakukan tato atau merajah tubuhnya sebagaimana penulis kutip dari laman Majalah Islam Asy Syariah Online yaitu :

 

“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (Q.S. An-Nisa`: 119)

 

Makna mengubah ciptaan Allah, menurut seorang tabi’in Al-Hasan Al-Bashri adalah dengan mentato (lihat : Tafsir Ibnu Jarir Ath-Thabari, 4/285, Tafsir Ibnu Katsir, 1/569).

 

Kendati demikian, sejauh kami meneliti dan mempelajari Peraturan-Peraturan Daerah Provinsi Aceh setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, kami belum menemukan peraturan daerah di Provinsi Aceh yang di dalam muatannya secara tegas melarang setiap pemeluk Agama Islam untuk membuat tato atau merajah bagian tubuhnya.

 

C.    Beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan HIV dan AIDS, sebagaimana tercatat dalam “Daftar Perda Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dalam laman Sistem Informasi Kementerian Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dalam isi pasalnya mewajibkan orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato atau jarum akupuntur pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain untuk menggunakan jarum steril.

 

Dalam perda-perda tersebut tidak dicantumkan larangan bagi seseorang untuk melakukan tato, melainkan sebagai peringatan dan mewajibkan seseorang untuk menggunakan jarum yang steril.

 

D.   Selain itu, Anda juga perlu memperhatikan dampak dari penggunaan tato tubuh apabila Anda memutuskan untuk berkarir menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, termasuk menjadi anggota Tentara Negara Indonesia (TNI). Anda bisa melihat beberapa artikel di bawah ini:

-      Tato dan Karier Hukum

-      Eks Taruna Polisi Curhat ke DPR

-      Test Kesehatan dan Kesamaptaan CPNS Kemenkumham DKI Jakarta

 

Demikian jawaban yang bisa kami sampaikan.

 

Terima kasih.

 

Dasar Hukum:

1.    Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah

2.    Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Radian Adi, S.H.
MITRA : Legal 1O1
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua