Rabu, 25 Juli 2012

Bermasalah Karena Diberi Marga Batak

Bermasalah Karena Diberi Marga Batak

Pertanyaan

Salam, Saya adalah laki-laki berumur 25 Tahun saya menggunakan nama marga "NASUTION" pada nama akhir saya, padahal saya tidak memiliki asal usul keturunan penyabungan Sumut atau keturunan Batak. Orang tua saya bilang itu hanya sebuah nama yang diberikan warga Medan sewaktu saya lahir, tapi orang tua tidak memiliki bukti tertulis soal pemberian marga tersebut. Masalahnya, setiap saya bertemu orang baru saya dikira orang Sumut padahal tidak, saya asli keturunan Sumbar, Padang Panjang dengan suku ayah Tanjung dan ibu Ketapang. Pertanyaan: 1. Haruskah saya mengganti nama Alma Nasution tersebut? 2. Adakah UU yang bisa menguatkan saya kalau saya tetap menggunakan marga tersebut? 3. Apakah saya bersalah atas penggunaan marga tersebut? Mohon dibantu diberikan jawaban sedetail mungkin. Terima kasih, Wassalam.

Ulasan Lengkap

Anda menyebutkan bahwa marga yang disematkan di belakang nama Anda adalah Nasution. Karena Nasution merupakan salah satu marga yang ada dan lahir di Tapanuli Bagian Selatan, sub suku Mandailing, maka kami akan mencoba menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan Anda menggunakan hukum adat yang berlaku di Tapanuli Bagian Selatan.

 

Secara prinsip (dan dalam praktik), setidaknya ada tiga cara menyematkan marga ke nama seseorang. Pertama, berdasarkan keturunan yang berasal dari marga Ayah. Karena Adat Istiadat Batak/Mandailing menggunakan sistem patrilineal, maka seorang anak mewarisi marga dari ayahnya. Misalnya, seorang anak otomatis bermarga Nasution bila ayahnya juga bermarga Nasution.

 

Kedua, pemberian marga karena perkawinan. Misalnya, seorang laki-laki Batak/Mandailing menikah dengan perempuan dari suku atau bangsa lain, begitu juga sebaliknya, maka pasangannya bisa juga diberikan marga. Biasanya, apabila si perempuan berasal dari suku/bangsa non-Batak/Mandailing, maka marga yang diberikan kepada si perempuan itu adalah marga ibunda (calon) suaminya.

 

Sedangkan, apabila laki-laki yang berasal dari suku/bangsa non-Batak maka diberikan marga ‘anak boru’ dari pasangan wanita Batak itu. Walaupun orang Batak menganut garis keturunan patrilineal, pemberian marga kepada pasangan laki-laki non Batak itu tidak lagi dipersoalkan orang (Horja Adat Istiadat Dalihan Na Tolu, 1993).

 

Ketiga, penabalan marga kepada tokoh-tokoh yang dianggap berjasa bagi masyarakat Batak/Mandailing. Beberapa tokoh yang diberikan marga tercatat dalam Buku Horja Adat Istiadat Dalihan Na Tolu, di antaranya, Prof. Hazairin, dan Siti Hardiyanti Rukmana yang diberikan marga Harahap, serta (mantan) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef yang diberikan marga Nasution.

 

Penabalan marga bukan hanya diberikan kepada tokoh yang berasal dari Indonesia. Seorang Sosiolog dan Antropolog dari Amerika Serikat, Prof. Susan Rodgers juga tercatat pernah diberikan marga Siregar di daerah Sipirok, Tapanuli Bagian Selatan.

 

Namun, perlu diketahui bahwa, pencantuman atau penabalan marga dalam perkawinan dan penabalan kepada tokoh-tokoh itu tak bisa dilakukan sembarangan. Proses pemberian dan penabalan marga kepada orang-orang non-Batak/Mandailing itu harus dilakukan pada suatu sidang adat dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan dan syarat dalam adat istiadat Dalihan Na Tolu.

 

Dengan penjelasan di atas, kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda satu per satu:

 

1.    Anda harus memastikan apakah pemberian/penabalan marga Nasution untuk Anda yang bukan berasal dari Suku Batak/Mandailing, dahulu sudah sesuai dengan syarat-syarat di atas (dalam sidang adat dan mengacu kepada Adat Istiadat Dalihan Na Tolu)? Bila tidak, mengacu kepada hukum adat, tentu Anda tak berhak menyandang marga Nasution.

 

Namun, setiap warga negara Indonesia tentu berhak memilih nama untuk anak dan dirinya sendiri. Karenanya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Anda apakah tetap menggunakan nama Nasution, dengan konsekuensi tetap memperlakukan Nasution sebagai nama, bukan sebagai marga.

 

Meski begitu, kami menyarankan untuk mengakhiri masalah yang berkepanjangan, apalagi Anda merasa tak nyaman karena dikira sebagai orang Sumut (padahal Anda orang Sumbar), maka Anda bisa mengganti nama ‘Nasution’ Anda ke pengadilan negeri. Prosedur mengganti nama bisa Anda lihat dalam artikel Prosedur Ganti Nama.

 

2.    Sepengetahuan kami, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur persoalan pemberian marga. Pemberian marga itu hanya diatur dalam hukum adat (sebagaimana yang kami jelaskan di atas), yang juga diakui sebagai salah satu hukum yang hidup dalam sistem hukum Indonesia.

 

3.    Anda tentu tak bisa dinyatakan bersalah, karena Anda tak mengetahui pemberian marga/nama Nasution itu ketika Anda lahir.

 
Demikian yang kami ketahui. Semoga bisa membantu persoalan Anda.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Ali Salmande, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Ali Salmande Harahap lulus dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta pada 2007. Saat kuliah Ali mengambil program kekhususan Hukum Tata Pemerintahan. Ali bergabung dengan hukumonline sebagai Jurnalis Hukum pada 2007. Saat ini, Ali adalah Redaktur Hukumonline.   Di kalangan teman dan kolega, Ali dikenal sebagai mitra diskusi yang menyenangkan, bisa serius juga tak jarang santai dan penuh humor. Di waktu senggang, Ali menyalurkan hobi membaca dan berdiskusi. Buku favoritnya adalah kitab klasik “Al-Ahkam Al-Sulthaniyah” karya Al-Mawardi. Di saat lain, Ali juga menonton film, favoritnya adalah “The Devil’s Advocate”.   Ali menjawab pertanyaan-pertanyaan pada kategori-kategori Hukum Keluarga & Waris, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Ilmu Hukum, dan Kenegaraan.   Follow Ali di twitter: @salmande
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua