Senin, 27 Mei 2013

Kena Sanksi Setelah Interview di Perusahaan Lain

Kena Sanksi Setelah Interview di Perusahaan Lain

Pertanyaan

Bung Pokrol saya mau tanya nih, bulan lalu saya tidak masuk kerja selama 3 hari karena saya pergi interview ke perusahaan lain. Sebelumnya saya telah minta izin kepada bos namun tidak diizinkan, dengan dalil alasan tidak sah. Sekarang saya ingin dikenakan sanksi peringatan 2, dan sanksi itu berpengaruh atas bonus tahunan saya. Apakah sanksi tersebut pantas, padahal saya sudah berusaha minta izin dan sebelum saya berangkat saya minta nasehat dari bos saya?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaannya.

 

Dalam melakukan pekerjaan antara pekerja dengan pengusaha harus ada hubungan kerja, hubungan kerja tersebut dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) menyatakan: “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”. Pasal 50 UUK ini secara tegas menyatakan, dalam hubungan kerja harus ada perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha, perjanjian kerja diuraikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak (pekerja dan pengusaha).

 
Selanjutnya, Pasal 51 UUK menyatakan:
 
(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

 
Isi dari perjanjian kerja berdasarkan Pasal 52 UUK adalah:
 
(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
a.    kesepakatan kedua belah pihak;
b.    kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c.    adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d.    pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

 

Berdasarkan Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 UUK tersebut dalam melakukan pekerjaan tentulah ada hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha.

 

Terhadap pelanggaran perjanjian kerja, Pasal 161 UUK menyatakan:

(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

Apakah seorang pekerja yang meminta izin untuk pergi interview ke perusahaan lain merupakan bentuk pelanggaran? Kalau sekiranya dalam perjanjian kerja, pekerja tersebut tidak dibolehkan ikut interview ke perusahaan lain, maka tentu pekerja tersebut sudah melanggar perjanjian kerja dan mendapat surat peringatan pertama (baca Pasal 161 ayat [1] UUK). Terhadap bonus tahunan (dipotong atau tidak dibayar) harus dibuat dalam perjanjian kerja, kalau dalam perjanjian kerja pemotongan atau tidak dibayar bonus tidak dimuat, maka pengusaha tidak boleh melakukan pemotongan atau tidak membayar bonus tahunan.  

 

Dalam kasus seperti ini, untuk menghindari sanksi bagi pekerja ketika tidak masuk kerja adalah meminta cuti. Pasal 79 UUK menyatakan:

 
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahaat dan cuti kepada pekerja/buruh.
(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

a.    istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

b.    istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

c.    cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan

d.     istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipanan masa kerja 6 (enam) tahun.

(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.

(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Demikian penjelasan kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Zulhesni, S.H.
MITRA : PAHAM Indonesia
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua