Rabu, 19 February 2020

Legalitas Sunat Perempuan di Indonesia

Legalitas Sunat Perempuan di Indonesia

Pertanyaan

Apakah ada hukum yang mengatur soal sunat perempuan?

Ulasan Lengkap

 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul “Sunat Perempuan” yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 27 Juli 2012.
 
Sunat Perempuan Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 7 Mei 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan dalam laman Majelis Ulama Indonesia, ditetapkan bahwa:
  1. Sunat, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.
  2. Sunat terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan;
  3. Pelarangan sunat terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syari’ah, karena sunat, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam;
  4. Namun, dalam pelaksanaannya, sunat terhadap perempuan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  1. Sunat perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/praeputium) yang menutupi klitoris.
  2. Sunat perempuan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti memotong atau melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dlarar.
 
Sunat Perempuan Menurut Peraturan Perundang-Undangan
 
Pada Bagian Menimbang huruf a Permenkes 6/2014 disebutkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara alamiah.
 
Bahwa sunat perempuan hingga saat ini bukan merupakan tindakan kedokteran, karena pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan.[1]
 
Berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih terdapat permintaan untuk dilakukannya sunat perempuan yang pelaksanaannya tetap harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta dengan tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (female genital mutilation).[2]
 
Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan (“Permenkes 1636/2010”) sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kebijakan global, sehingga perlu ditetapkan peraturan yang baru yang mencabut Permenkes 1636/2010.[3]
 
Pasal 2 Permenkes 6/2014 mengatur bahwa pemberian mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan.
 
Pelaksanaan Permenkes 6/2014
Selain itu, sepanjang penelusuran kami, dikutip dari Persimpangan antara Tradisi & Modernitas Hasil Kajian Kualitatif Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di 10 Provinsi 17 Kabupaten/Kota dalam laman Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan diterangkan bahwa keberadaan Permenkes 6/2014 dianggap ambigu dalam isu Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (“P2GP”) di Indonesia (hal. 78).
 
Dalam kajian tersebut, dipertanyakan apakah pemerintah hendak menghentikan P2GP atau justru mengizinkan P2GP berlangsung asalkan sesuai dengan kaidah keagamaan yang berlaku? Bahkan hingga saat ini, berdasarkan hasil temuan lapangan, P2GP masih tetap ditemukan dan dilakukan oleh bidan ataupun dukun dengan cara yang beragam (hal. 78).
 
Tentu hal ini tidak mengherankan, karena memang tidak pernah ada tindak lanjut dari Pasal 2 Permenkes 6/2014, yaitu Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’k yang diberikan kewenangan untuk membuat pedoman mengenai penyelenggaraan sunat perempuan. Namun hingga kini, tidak ditemukan hasil dari mandat tersebut (hal. 78).
 
Maka, praktik P2GP atau sunat perempuan, baik oleh bidan maupun dukun, tidak memiliki landasan sumber yang jelas dan berpeluang membahayakan perempuan dan anak perempuan (hal. 182).
 
Namun patut diperhatikan bahwa berbeda dengan Fatwa MUI, lembaga keumatan lain, yaitu Muhammadiyah justru tidak menganjurkan sunat perempuan (hal. 61).
 
Maka, bisa disimpulkan bahwa praktik sunat perempuan di Indonesia masih menuai kontroversi baik dari sisi medis, agama, maupun aspek legalitasnya.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
 

[1] Bagian Menimbang huruf b Permenkes 6/2014
[2] Bagian Menimbang huruf c Permenkes 6/2014
[3] Bagian Menimbang huruf d dan e Permenkes 6/2014

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua