Kamis, 08 November 2012

Aturan PHK Pekerja Lembaga Bimbingan Belajar

Aturan PHK Pekerja Lembaga Bimbingan Belajar

Pertanyaan

Saya bekerja di lembaga bimbingan belajar sudah hampir 5 tahun. Tetapi, sekarang ini LBB (lembaga bimbingan belajar) dalam keadaan pailit, dan harus mengurangi beberapa karyawannya termasuk saya, dan rencananya tidak ada uang pesangon dan uang jasa. Saya termasuk karyawan tetap karena di LBB tidak ada yang kontrak apalagi outsourcing. Yang saya tanyakan adalah: 1. Di mana saya harus menuntut kalau benar tidak ada pesangon, sedangkan LBB-nya tidak ada izin tetapi omsetnya ratusan juta? 2. Bisakah kasus seperti ini digugat di pengadilan hubungan industrial? Untuk yang sudah jawab, terima kasih, semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai Anda, amiin.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Salam kenal,

Sebelum kami masuk dalam jawaban dari pertanyaan yang Anda sampaikan, ada baiknya kami menerangkan terlebih dahulu mengenai istilah pailit. Secara umum pailit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring berarti bangkrut. Sedangkan, menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”), kepailitan adalah:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”


Anda tidak menjelaskan apakah perusahaan tempat Anda bekerja pailit berdasarkan putusan pengadilan, ataukah tidak beroperasi lagi karena bangkrut. Karena secara hukum keduanya memiliki implikasi dan proses hukum yang berbeda.
 
Pertama, kami akan jelaskan proses pailit berdasarkan UU 37/2004. Pailit merupakan suatu keadaan yang mana debitur tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Karena adanya kesulitan yang dihadapi ini, maka kemungkinan akan sulit juga untuk membayar upah karyawan atau pekerja.
 

Walaupun LBB (Lembaga Bimbingan Belajar) tersebut tidaklah memiliki izin namun hal tersebut tidaklah meniadakan kewajiban pengusaha untuk memberikan hak terhadap pekerjanya atau buruhnya. Dalam hal perusahaan pailit maka yang menggantikan perusahaan atau debitor untuk melakukan perbuatan hukum adalah kreditor. Kurator dalam hal ini tetap berpedoman pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK). Dalam Pasal 95 ayat (4) UUK disebutkan bahwa:

“(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

 

Dalam kata lain, kedudukan buruh atau pekerja dalam saat perusahaan pailit merupakan kreditor preferen atau kreditur yang didahulukan atau diistimewakan. Sehingga upah atau hak lainnya dari buruh yang menjadi utang perusahaan harus didahulukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Piutang-piutang yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya ialah yang disebutkan dibawah ini, piutang – piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda – benda itu menurut urutan sebagai berikut:...

4. upah buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan...”

 

Begitupula yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU 37/2004, yang berbunyi:

“(2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”

 

Sehingga, jika memang perusahaan atau LBB tempat Anda bekerja sekarang dinyatakan pailit maka perusahaan berutang terhadap Anda untuk membayarkan hak Anda sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 156 ayat (1) UUK, yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusahan diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”

 

Untuk itu, jika memang perusahaan atau LBB tempat Anda bekerja pailit Anda masih memiliki hak untuk mendapatkan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

 

Namun, perlu diketahui bahwa buruh atau pekerja merupakan kreditor preferen yang kedudukannya di bawah kreditor separatis sehingga bila harta debitor atau perusahaan telah dijadikan agunan dan dikuasai oleh para kreditor separatis hal tersebut dapat berakibat buruh tidak memperoleh apapun.


Dalam hal LBB pailit karena putusan pengadilan, maka Anda dan para pekerja yang lain otomatis menjadi kreditor. Untuk menagih hak-hak Anda, silakan mengajukan tagihan kepada kurator yang telah diangkat oleh pengadilan untuk mengurus harta pailit LBB tersebut.


Namun, jika
pailit LBB tersebut hanya berupa berhenti beroperasi karena bangkrut (bukan karena putusan pengadilan) dan  diketahui bahwa harta dari LBB masih ada namun tidak melaksanakan kewajibannya terhadap buruh atau pekerja, maka buruh atau pekerja dapat menyelesaikan perselisihan ini dengan cara yang ditentukan undang-undang.


Cara yang dapat ditempuh bila terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja (
PHK) sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu:

1.    Penyelesaian secara damai dengan perundingan bipartit;

2.    Bila perundingan bipartit gagal maka instansi ketenagakerjaan akan mencatatnya, dan setelah mencatatnya instansi ketenagakerjaan menawarkan penyelesaian perselisihan dengan konsiliasi atau mediasi;

3.    Jika penyelesaian dengan mediasi atau konsiliasi gagal maka penyelesaian akan diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

 

Walaupun Anda menginginkan perselisihan diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial, namun dari uraian sebelumnya terlihat bahwa upaya menyelesaikan perselisihan dengan cara damai sangat ditekankan dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya upaya penyelesaian perselisihan dengan cara damai maka perselisihan Anda tidak dapat dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial. Waktu yang diperlukan dalam penyelesaian perselisihan PHK pun relatif lama.

 

Untuk menghindari perselisihan ini, kami menyarankan Anda untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak perusahaan terkait permasalahan ini. Demikian jawaban kami, semoga dapat membantu permasalahan yang Anda alami. Terimakasih.

 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.    Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

4.    Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua