Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Bedanya Judicial Review dengan Hak Uji Materiil

20 Des 2021

Langkah-langkah Memohon Judicial Review UU ke MK

15 Jun 2021

Bisakah Judicial Review atas Tatib DPRD?

24 Feb 2021

Arti Judicial Review, Legislative Review dan Executive Review

17 Jul 2019

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Dapatkah Mengajukan Pengujian Pasal UU yang Pernah Diuji ke MK? yang dibuat oleh Ilman Hadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 24 Agustus 2012.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Ne bis in idem merupakan asas hukum yang dikenal di dalam hukum acara, baik hukum acara Mahkamah Konstitusi, maupun dalam hukum acara perdata ataupun dalam hukum acara pidana. Pada dasarnya, penerapan asas hukum ne bis in idem dalam masing-masing hukum acara tersebut memiliki konsep yang sama, yakni sebagai asas yang melarang untuk mengadili suatu perkara untuk kedua kalinya.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu sendiri, asas hukum ne bis in idem menentukan bahwa pasal-pasal yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi tidak dapat kembali diuji, kecuali apabila terdapat dasar atau alasan yang berbeda baik terdapat salah satu atau kedua-duanya, maka pengujian tersebut tetap dapat dilakukan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) UU 8/2011 bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Namun ini dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.[1]

Hal serupa diatur kembali dalam Pasal 78 Peraturan MK 2/2021 yang juga mengecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.[2]

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pengujian pasal-pasal ataupun materi muatan dalam suatu undang-undang yang telah diuji pada dasarnya tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Namun ada pengecualian pengujian materi muatan undang-undang yang telah diuji apabila bahan uji konstitusionalitas dalam UUD 1945 berbeda.[3]

Contoh Putusan

Pada praktiknya, sudah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji norma yang sudah pernah diuji pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Contohnya adalah pengujian mengenai hak angket DPR, yang diputus pada Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 dan pada Putusan MK No. 40/PUU-XV/2017, yang mana kedua putusan tersebut sama-sama menguji Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014.  

Adapun Putusan MK No. 40/PUU-XV/2017 menyebutkan karena Mahkamah telah menyatakan pendiriannya mengenai Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014, maka pertimbangan pada Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 tersebut mutatis-mutandis berlaku terhadap permohonan para pemohon a quo, sehingga permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (hal. 182).

Dalam praktiknya, para pemohon berusaha untuk menguraikan permohonannya agar tidak dapat masuk dalam kategori ne bis in idem. Sehingga meskipun pasal yang diuji merupakan pasal yang sebelumnya pernah diuji juga, namun karena para pemohon berusaha untuk menguraikan dasar pengujian dan alasan-alasan permohonan yang berbeda, setidaknya Mahkamah Konstitusi menganggap para pemohon tetap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Meskipun pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut karena dianggap tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dapat diuji kembali dalam permohonan pengujian lain di Mahkamah Konstitusi dengan catatan apabila terdapat dasar atau alasan yang berbeda. Klausul ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat pencari keadilan agar dapat memastikan bahwa permohonannya memiliki perbedaan dengan permohonan sebelumnya sehingga dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017;
2. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 40/PUU-XV/2017.

Referensi:

Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, Karakteristik Ne Bis in Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol 18, No. 2, Juni 2021.