Jumat, 24 Agustus 2012

Dapatkah Mengajukan Pengujian Pasal UU yang Pernah Diuji ke MK?

Dapatkah Mengajukan Pengujian Pasal UU yang Pernah Diuji ke MK?

Pertanyaan

Bapak/Ibu Yth. redaksi hukumonline, saya ingin bertanya, 1) Apakah pasal-pasal yang pernah diuji di MK dapat diuji kembali dalam gugatan berikutnya? Dan 2) Apa yang dimaksud dengan hak konstitusional? Apakah seluruh yang terkandung dalam pasal UUD 1945 termasuk sebagai hak konstitusional?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

1.    Sebelumnya, perlu diketahui bahwa istilah yang tepat untuk upaya hukum pengujian undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ("MK) adalah Permohonan, dan bukan gugatan.

 

Ketentuan soal muatan pasal dan ayat yang diuji ke MK diatur dalam Pasal 60 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

 

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

 

Berdasarkan isi pasal tersebut, pada prinsipnya pasal dan ayat suatu undang-undang yang telah diuji ke MK tidak dapat dimohonkan kembali. Akan tetapi terdapat pengecualian yaitu, dapat diajukan pengujian kembali jika pasal dan ayat undang-undang tersebut kemudian dujikan terhadap ketentuan yang berbeda dalam UUD 1945. Misalnya, dahulu Pasal 5 ayat (2) suatu undang-undang diujikan terhadap Pasal 28H UUD 1945 dan telah dikeluarkan putusan terhadap perkara tersebut, kemudian Pasal 5 ayat (2) undang-undang yang sama dimohonkan pengujian kembali tetapi terhadap, misalnya, Pasal 28J UUD 1945.

 

2.    Istilah hak konstitusional disebutkan dalam Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”). Di dalam penjelasan Pasal 51 UU MK tersebut dikatakan: yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Menjawab pertanyaan Saudara apakah seluruh yang terkandung dalam UUD 1945 adalah hak konstitusional, jawabannya adalah tidak. Di dalam UUD 1945 tidak seluruhnya hanya mengatur mengenai hak, tetapi juga soal bentuk pemerintahan, lembaga negara, kementerian, dan lain-lain. Contoh beberapa hak yang diatur dalam UUD 1945 antara lain:

a.    Hak dalam pemilihan umum (Pasal 22E UUD 1945)

b.    Hak menjadi warga negara (Pasal 26 UUD 1945)

c.    Hak dipersamakan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945)

d.    Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945)

e.    Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat (3) UUD 1945)

f.     Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28 UUD 1945)

g.    Hak-hak yang dikategorikan sebagai hak asasi manusia (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945)

h.    Hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945)

i.      Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat (1) UUD 1945)

j.     Hak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat (1) UUD 1945)

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2.    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

3.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua