Kamis, 20 September 2012

Bolehkah Membangun Rumah Tempat Tinggal di Kawasan Pelayanan Umum?

Bolehkah Membangun Rumah Tempat Tinggal di Kawasan Pelayanan Umum?

Pertanyaan

Saya memiliki sebidang tanah yang rencananya saya akan dirikan rumah tempat tinggal, sebelum dibangun saya mau membuat IMB terlebih dahulu. Namun, di peta tata ruang kota (Jakarta) daerah tempat tanah saya tersebut berada masuk dalam "KAWASAN PELAYANAN UMUM". Pertanyaannya, apakah saya bisa mendirikan rumah tinggal di dalam "KAWASAN PELAYANAN UMUM" tersebut? Padahal fakta yang ada di lapangan hampir 99% di daerah tersebut yang telah berdiri di sana adalah bangunan rumah tempat tinggal. Saya menanyakan hal ini agar jangan sampai peraturan Tata Kota tersebut menjadi celah untuk munculnya pungutan liar terhadap diri saya oleh oknum-oknum petugas yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan IMB. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Berdasarkan informasi yang terdapat pada pertanyaan Anda, kami berasumsi bahwa tanah yang akan dibangun rumah tersebut terletak di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (“Perda DKI 1/2012”), dapat diketahui bahwa terdapat dua peruntukan ruang, yaitu:

(i)   peruntukan ruang fungsi lindung, dan

(ii) peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
 

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan rumah tempat tinggal, termasuk ke dalam kawasan peruntukan permukiman

 

Adapun, kawasan pelayanan umum termasuk sebagai pengembangan peruntukan ruang fungsi budi daya. Pada dasarnya, pengembangan kawasan pelayanan umum diarahkan untuk:

(i)   pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan,

(ii) pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan, dan

(iii) pembangunan dan peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

 

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU No. 28/2002”), setiap bangunan, gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Salah satu persyaratan administratif dari bangunan adalah Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”). Adapun pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh pemerintah daerah dalam bentukIMB. Lebih lanjut, fungsi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Fungsi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dicantumkan dalam IMB.

 

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pendirian bangunan, harus memiliki IMB. IMB tersebut akan diterbitkan sesuai dengan fungsi peruntukan yang telah ditetapkan atas lokasi setempat. Peruntukan kawasan pelayanan umum tidak ditujukan untuk pendirian bangunan rumah tinggal. Sehingga, apabila bangunan yang akan dibangun tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan, maka selayaknya permohonan IMB tersebut akan ditolak oleh pemerintah daerah setempat.

 

Demikian jawaban dan penjelasan kami atas pertanyaan Anda. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2.    Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Jeany Tabita, S.H.
MITRA : Leks&Co
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua