Senin, 17 Juni 2019

Rangkap Jabatan Profesi Hukum

Rangkap Jabatan Profesi Hukum

Pertanyaan

Bisakah seorang sarjana hukum memiliki beberapa profesi dalam profesi hukum juga?  

Ulasan Lengkap

 
Ada beberapa profesi hukum yang dapat melakukan rangkap jabatan, akan tetapi ada beberapa juga yang tidak dapat dilakukan rangkap jabatan.
 
Dalam artikel Lapangan Kerja Bidang Hukum, kami menjelaskan sejumlah profesi bidang hukum yang dapat digeluti oleh sarjana lulusan fakultas hukum. Beberapa profesi bidang hukum yang kami sebutkan di dalam artikel tersebut di antaranya adalah advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (“PPAT”), konsultan kekayaan intelektual, kurator, hakim dan dosen.
 
Di antara beberapa profesi hukum tersebut, sebagian di antaranya dapat saling merangkap. Misalnya, seorang advokat dapat merangkap jabatan menjadi, antara lain, konsultan kekayaan intelektual dan/atau kurator.
 
Rangkap Jabatan Advokat
Advokat dapat merangkap sebagai kurator maupun konsultan kekayaan intelektual. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus (“Permenkumham 18/2013”) disebutkan bahwa salah satu persyaratan untuk dapat menjadi sebagai kurator adalah orang tersebut harus advokat, akuntan publik, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi.[1] Ini berarti bahwa advokat dapat merangkap jabatan sebagai kurator.
 
Walaupun kurator dapat juga berprofesi sebagai advokat, akan tetapi, tidak semua jabatan dapat dirangkap oleh kurator. Kurator dilarang merangkap jabatan, selain:[2]
  1. advokat;
  2. akuntan;
  3. mediator;
  4. konsultan hak kekayaan intelektual;
  5. konsultan hukum pasar modal; dan
  6. arbiter.
 
Kemudian mengenai advokat merangkap sebagai konsultan hak kekayaan intelektual, itu pun dapat dilakukan karena berdasarkan Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (“PP 2/2005”) yang dilarang adalah konsultan hak kekayaan intelektual berstatus sebagai pegawai negeri.
 
Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), advokat dilarang berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Ini berarti, selain daripada itu, advokat dapat merangkap jabatan lain.[3]
 
Melihat pada ketentuan dalam UU Advokat tidak diatur bahwa advokat tidak dapat menjadi dosen atau hakim. Apakah advokat bisa menjadi hakim atau dosen?
 
Terkait hakim, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”), hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung tidak dapat merangkap jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.[4] Yang dimaksud dengan “merangkap jabatan” antara lain:
  1. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
  2. pengusaha; dan
  3. advokat.
 
Dalam hal hakim yang merangkap sebagai pengusaha antara lain hakim yang merangkap sebagai direktur perusahaan, menjadi pemegang saham perseroan atau mengadakan usaha
perdagangan lain.
 
Ini berarti advokat tentu saja tidak dapat merangkap jabatan sebagai hakim karena ada larangan dalam pengaturan mengenai hakim. Sebagai referensi, Anda bisa juga membaca Sebelas Jenis Jabatan Terlarang Bagi Hakim.
 
Sedangkan rangkap jabatan sebagai dosen, jika dosen perguruan tinggi negeri yang berstatus sebagai pegawai negeri, tentu saja tidak diperbolehkan. Lebih lanjut, dapat dibaca juga artikel Ijin Praktek Insidentil, Alternatif bagi Dosen PTN dan Jadi Advokat Sekaligus Dosen, Jangan Takut Diuji.
 
Rangkap Jabatan Notaris
Selain advokat, notaris pun dapat merangkap jabatan, akan tetapi hanya dapat merangkap jabatan sebagai PPAT dalam tempat kedudukannya.[5]
 
Notaris tidak dapat merangkap jabatan sebagai advokat. Tidak hanya itu, ada beberapa profesi yang tidak dapat dirangkap oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU Notaris”), yaitu:
 
tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
 
Begitu pula untuk PPAT, PPAT tidak dapat merangkap jabatan sebagai advokat sebagaimana dijelaskan dalam pada Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PP 24/2016”).
 
Lebih jelas lagi, menurut Pasal 7 ayat (2) PP 24/2016 ada beberapa profesi yang dilarang untuk dirangkap yaitu:
  1. advokat, konsultan atau penasehat hukum;
  2. pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah, pegawai swasta;
  3. pejabat negara atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
  4. pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta;
  5. surveyor berlisensi;
  6. penilai tanah;
  7. mediator; dan/atau
  8. jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 3 ayat (2) huruf e Permenkumham 18/2013
[2] Pasal 6 Permenkumham 18/2013
[3] Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat
[4] Pasal 31 UU 48/2009

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua