Jika Upah Pokok di Bawah Upah Minimum

Bacaan 5 Menit
Jika Upah Pokok di Bawah Upah Minimum
Pertanyaan
Di daerah saya, upah minimumnya Rp3.050.000. Saya mendapatkan gaji setiap bulan Rp3.100.000 jika saya bekerja full dalam sebulan (20 hari), yang terdiri dari gaji pokok Rp2.480.000 dan uang kehadiran Rp620.000. Kemarin saya tidak masuk 2 hari, sehingga upah yang saya terima hanya Rp3.038.000. Yang mana itu di bawah upah minimum daerah saya. Apakah benar hitungannya begitu?
Ulasan Lengkap
 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Jika Upah Pokok di Bawah UMP yang dibuat oleh Heri Aryanto, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Selasa, 02 Oktober 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kalinya pada Kamis, 11 Agustus 2016, kedua kalinya pada Rabu, 12 Desember 2018, dan ketiga kalinya pada Senin, 4 Januari 2021.
 
Komponen Upah
Upah terdiri atas komponen:[1]
  1. Upah tanpa tunjangan;
  2. Upah pokok dan tunjangan tetap;
  3. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau
  4. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.
 
Adapun yang dimaksud upah tanpa tunjangan adalah sejumlah uang yang diterima oleh pekerja secara tetap tanpa adanya tambahan tunjangan.[2]
Sedangkan tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.[3]
 
Sehingga merujuk pada penjelasan komponen upah di atas, uang kehadiran yang Anda sebutkan merupakan tunjangan tidak tetap karena didasarkan pada kehadiran Anda. Ini berarti komponen upah yang Anda terima setiap bulannya terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap.
 
Upah Minimum
Pada dasarnya, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.[4] Untuk mengetahui apakah upah yang Anda terima melanggar ketentuan upah minimum atau tidak, yang perlu Anda ketahui adalah komponen upah mana yang dapat dijadikan komponen upah minimum?
 
Berdasarkan PP Pengupahan, upah minimum merupakan upah bulanan terendah berupa:[5]
  1. Upah tanpa tunjangan; atau
  2. Upah pokok dan tunjangan tetap.
 
Hal serupa juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (“Permenaker 15/2018”) sebagai berikut:
 
Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.
 
Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa tunjangan tidak tetap yang Anda terima tidak termasuk komponen upah minimum. Oleh karena itu, hanya upah pokok Anda saja yang terhitung sebagai komponen upah minimum.
 
Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, seharusnya upah pokok yang Anda dapatkan per bulan minimal sebesar upah minimum, karena Anda tidak mendapatkan tunjangan tetap.
 
Jadi, jika upah minimum daerah Anda Rp3.050.000,- sedangkan upah pokok Anda hanya Rp2.480.000,- maka pengusaha di tempat Anda bekerja telah melanggar ketentuan upah minimum. Uang kehadiran yang Anda terima tidak dapat dihitung karena merupakan tunjangan tidak tetap yang tidak termasuk komponen upah minimum.
 
Pengusaha yang melanggar ketentuan upah minimum dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.[6]
 
Untuk itu, Anda bisa mengambil langkah hukum sebagaimana diterangkan dalam Langkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum.
Akan tetapi, sebagai catatan, ketentuan upah minimum tersebut dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Sebagai gantinya, pada usaha mikro dan kecil, upah disepakati bersama antara pengusaha dan pekerja/buruh. Namun, kesepakatan ini minimal sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.[7] Mengenai hal ini, Anda dapat menyimak selengkapnya dalam artikel Ketentuan Upah Minimum Terhadap Perusahaan Kecil.
 
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata–mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[2] Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf a PP Pengupahan
[3] Penjelasan Pasal 81 angka 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Penjelasan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[4] Pasal 81 angka 25 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 88E ayat (2) UU Ketenagakerjaan
[5] Pasal 23 ayat (1) PP Pengupahan
[6] Pasal 81 angka 63 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
[7] Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 90B UU Ketenagakerjaan
 
Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika