Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Masalah THR dan Pemotongan Gaji karena Cuti Bersama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 19 Juli 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 23 Januari 2018.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan perusahaan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

KLINIK TERKAIT

Cara Menghitung THR untuk ART dan Sopir

03 Apr 2024

Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh

03 Apr 2024

Cara Menghitung THR untuk Karyawan Kontrak yang Diangkat Jadi Tetap

02 Apr 2024

Apakah Karyawan yang Resign Berhak Mendapatkan THR?

28 Mar 2024

Cara Menghitung THR dan Aturan Pembayaran THR

Perlu Anda catat, besaran Tunjangan Hari Raya keagamaan (“THR”) bergantung pada lamanya masa kerja dengan hitungan sebagai berikut:[1]

1. Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah;
2. Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan: masa kerja/12 x 1 bulan upah

Adapun upah 1 bulan yang dimaksud itu terdiri atas komponen upah:[2]

1. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau
2. upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Bahkan THR wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing karyawan kecuali ditentukan lain sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.[3]

Berdasarkan pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa pengusaha membayarkan THR sesuai hari raya keagamaan masing-masing karyawan. Sehingga, jika Anda beragama Islam dan telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih, Anda berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah pada saat hari raya Idulfitri.

Gaji Dipotong karena Libur Lebaran dan Cuti Bersama Idulfitri

Perihal pengumuman libur Lebaran 2024, Anda benar bahwa berdasarkan Lampiran SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2024 (“SKB 3 Menteri”) dan perubahannya menetapkan Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah jatuh pada tanggal 10-11 April 2024. Sedangkan kapan cuti bersama Idulfitri? Tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024 ditetapkan sebagai cuti bersama Lebaran 2024.

Selanjutnya disarikan dari Aturan Potong Gaji Karyawan dalam Peraturan Ketenagakerjaan, bolehkah memotong gaji karyawan? Mengenai aturan pemotongan gaji hanya dilakukan dengan alasan:

1. Untuk pembayaran denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah, dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau peraturan kerja bersama (PKB).
2. Untuk sewa rumah, sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, dan/atau utang atau cicilan utang pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.
3. Untuk kelebihan pembayaran upah dilakukan tanpa persetujuan pekerja/buruh.

Di sisi lain, karyawan tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Jika pengusaha mempekerjakan karyawan pada hari libur resmi, ia wajib membayar upah kerja lembur.[4] Pelaksanaan cuti bersama pun mengurangi hak cuti tahunan karyawan serta diatur oleh pimpinan perusahaan masing-masing.[5]

Oleh karena itu, perusahaan tidak berhak potong gaji karyawan dengan alasan libur lebaran atau cuti bersama Idulfitri, karena karyawan tidak wajib bekerja pada hari libur resmi serta pelaksanaan cuti bersama pun pada dasarnya mengurangi hak cuti tahunan karyawan yang mana pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh pimpinan perusahaan.

Langkah Hukum

Mengenai langkah hukum apa yang dapat ditempuh, Anda dapat menempuh jalur atau cara-cara sebagaimana diatur dalam UU PPHI. Dasar perselisihan antara Anda dengan pengusaha adalah perselisihan hak baik mengenai permasalahan pemotongan THR maupun potong gaji karyawan.

Yang dimaksud dengan perselisihan hak berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PPHI adalah:

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Selengkapnya langkah demi langkah penyelesaian perselisihan hak sudah kami rangkum dalam Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh.

Selain itu, Anda dapat membuat pengaduan THR melalui laman Posko Pengaduan THR 2024 dengan mengisi formulir terlebih dahulu.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan;
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 236, 1, 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

Referensi:

Posko Pengaduan THR 2024, yang diakses pada 4 April 2024, pukul 10.00 WIB.

[1] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”)

[2] Pasal 3 ayat (2) Permenaker 6/2016

[3] Pasal 5 Permenaker 6/2016

[4] Pasal 85 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

[5] Diktum keempat dan keenam Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024