Senin, 01 October 2012

Bagaimana Menjual Tanah Jika Pemiliknya Sudah Pikun?

Bagaimana Menjual Tanah Jika Pemiliknya Sudah Pikun?

Pertanyaan

Bapak/Ibu yang saya hormati, saya memiliki tetangga, beliau 2 bersaudara kandung yang masing-masing berumur 82 tahun dan 80 tahun dan tidak memiliki saudara lagi. Sang kakak sudah mulai pikun dan sudah tidak sehat lagi (lumpuh akibat stroke). Beliau memiliki aset sebidang tanah SHM atas nama beliau. Yang ingin saya tanyakan, mengingat kondisi mereka yang sudah tua, apabila aset tersebut dijual, apakah bisa tanda tangan semua akta diwakilkan kepada adiknya? Atas jawaban yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Ulasan Lengkap

Untuk menjawab pertanyaan Anda, sebelumnya kita harus melihat dari sisi hasil diagnosa medis tentang kondisi kesehatan dari dua saudara kandung tersebut, sebut saja dengan nama A untuk yang berumur 82 tahun dan B untuk yang berumur 80 tahun. Hasil diagnosis medis yang dilakukan seorang pakar kesehatan atas kondisi kesehatan orang tersebut penting diketahui karena sangat menentukan dalam memutuskan apakah orang tersebut dianggap mampu/tidak mampu atau cakap/ tidak cakap menggunakan pikirannya untuk melakukan perbuatan hukumnya, dalam hal ini melakukan pemberian kuasa kepada pihak lain.

 

Berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

 

Sehubungan dengan pemberian kuasa ini, apabila berdasarkan hasil diagnosis medis yang dibuat seorang pakar kesehatan, keputusan medis menilai si A mampu dan cakap pikirannya untuk melakukan perbuatan hukum membuat surat kuasa, tentunya si A, selaku Pemberi kuasa, dapat memberikan kuasa kepada si B, selaku Penerima kuasa untuk melakukan proses penjualan atas tanah SHM milik A tersebut yaitu dengan bertindak selaku Penjual dan menandatangani akta jual belinya di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk dan atas nama A.

 

Pada umumnya surat kuasa yang dibuat oleh A dalam kondisi tersebut, sebaiknya diketahui dan ditandatangani juga oleh pakar kesehatan sebagai saksi yang memeriksa keadaan medis yang bersangkutan, bentuknya bisa Akta Notaris atau surat kuasa yang dilegalisir oleh Notaris, mengingat si pemberi kuasa tidak hadir pada saat penandatanganan akta jual beli atas tanah SHM tersebut.

 

Dalam penjualan tanah tersebut hanya bisa menggunakan Surat Kuasa Khusus yang harus khusus obyeknya, tidak boleh terlalu luas karena bila terlalu luas dapat dikategorikan sebagai Surat Kuasa Mutlak, dan surat kuasa khusus tersebut dilekatkan pada Akta Jual Belinya. Mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

 

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan hukum yang mengatur pemberian kuasa tersebut, mengingat kondisi kesehatan si Pemberi Kuasa tersebut maka sebaiknya si A tidak membuat dan menghindari untuk menandatangani Surat Kuasa Mutlak.

 

Pengertian Surat Kuasa Mutlak ini diatur dalam Instruksi Mendagri No 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, pada bagian kedua, yang menjelaskan sebagai berikut:

a.    Kuasa mutlak adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa.

b.    Kuasa mutlak merupakan pemindahan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya.

 

Semoga penjelasan ringkas ini dapat bermanfaat.

 
Dasar Hukum;

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad No. 23 Tahun 1847).

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

3.    Instruksi Mendagri No 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua