Kamis, 08 November 2012

Sahkah Perkawinan Mualaf yang Belum Ber-KTP Islam?

Sahkah Perkawinan Mualaf yang Belum Ber-KTP Islam?

Pertanyaan

Saya mau tanya di dalam 1. Pernikahan Islam melalui pembantu penghulu/amil kelurahan. sah atau tidak? 2. Di KTP saya beragama Budha dan istri saya di KTP agama Kristen karena saya ikut keluarga tapi saya pindah agama Islam dan istri saya ikut menjadi Islam dan telah melakukan nikah secara Islam, sah atau tidak? Memangnya memeluk agama Islam dari Kristen harus ada sertifikat?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Saudara Gunawan yang Terhormat,

 

Sebagai informasi bagi Saudara bahwa ketentuan atau aturan yang mengatur mengenai perkawinan adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan untuk yang beragama islam perkawinan juga diatur lebih lanjut dengan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).

 

Perkawinan menurut Pasal 1 UUP adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menurut Pasal 2 KHI perkawinan adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon ghooliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

 

Berikut ini pemahaman dan jawaban kami terhadap pertanyaan dari Saudara:

 

1.         Syarat sahnya Menikah secara Islam

Pasal 4 KHI menyebutkan bahwa:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Dan Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu

Dengan arti kata, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya perkawinan menurut hukum Islam yakni harus ada (Pasal 14 KHI):

1)    Calon suami ;

2)    Calon istri ;

3)    Wali nikah ;

4)    Dua orang saksi dan ;

5)    Ijab dan qabul

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KHI ini, dapatlah dipahami dan diketahui bahwa tidak ada satupun syarat dan rukun mengenai sah atau tidaknya perkawinan karena dilaksanakan melalui pembantu penghulu atau amil kelurahan, sebagaimana Saudara sampaikan. Sepanjang perkawinan itu memenuhi syarat dan rukun sebagaimana disebut di atas, maka perkawinan tersebut secara hukum Islam adalah sah.

 

Namun demikian, karena negara Indonesia adalah negara hukum yang segala sesuatu peristiwa harus dicatat, maka perkawinan tersebut harus dicatat sebagai bukti bahwa telah terjadi sebuah perkawinan (Pasal 2 ayat [2] UUP).

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dapat Saudara lihat dan baca ketentuan Pasal 5 KHI, yang menyebutkan:

1)     Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

2)    Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

 

Selanjutnya, di dalam Pasal 6 KHI diatur bahwa:

1)    Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

2)    Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

 

Dengan demikian, apabila merujuk pada ketentuan undang-undang, maka perkawinan seharusnya dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama setempat) supaya perkawinan Saudara tercatat dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah serta perkawinan Saudara dapat dibuktikan secara hukum;

 

2.         Dalam Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) masih ditulis beragama non-Islam, namun melangsungkan perkawinan secara hukum Islam.

 

Melangsungkan perkawinan secara hukum Islam adalah bentuk penundukan hukum dari Saudara, yang tentunya wajib memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

 

Jika pada saat melangsungkan perkawinan secara hukum Islam tapi di dalam KTP Saudara masih tertulis agama lain, hal itu adalah persoalan administrasi kependudukan saja. Dalam hal ini, seharusnya Saudara memperbaharui data kependudukan Saudara. Namun, menurut kami, sepanjang Saudara dan istri saat melangsungkan perkawinan telah memeluk agama Islam (muallaf) dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 UUP dan Pasal 4 KHI sebagaimana disebut di atas, maka perkawinan Saudara tersebut adalah sah.

 

3.         Prosedur Pindah Agama/Kepercayaan

 

Sepanjang yang kami ketahui tidak ada “akta” (sertifikat, red.) sebagai syarat yang ditentukan untuk bisa masuk Islam. Karena, sepanjang pemahaman kami, seseorang yang hendak masuk Islam persyaratan utamanya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal ini sebagaimana hadist diriwayatkan oleh Al-Bukhori dan Muslim dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma: Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau berkata kepadanya: “Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum ahli kitab, maka hendaklah pertama kali yang engkau ajakkan kepada mereka adalah syahadat La Ilaha Illallah.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim). Dan dalam riwayat lain: “Ajaklah mereka untuk bersyahadat La Ilaha Illallah Wa Anna Muhammadan Rasulullah.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Tata cara masuk Islam di beberapa masjid di Indonesia, contohnya Masjid Istiqlal tidak ada persyaratan sertifikat sebagaimana yang Saudara tanyakan. Meskipun ada persyaratan, itu hanya persyaratan administratif saja, misalnya mengisi formulir pendaftaran, membawa KTP, dsb. Lebih lanjut Saudara bisa melihat di alamat webnya Masjid Istiqlal di : masjidistiqlal.or.id

 

Namun, secara status kependudukan Saudara harus melaporkan perubahan status agama di KTP dengan mengisi formulir isian di Kantor Kelurahan sesuai domisili Saudara.

 
Demikian Jawaban dari kami, semoga bermanfaat. 
 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.    Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3.    Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

 
 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua