Sehubungan dengan pertanyaan Anda, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU Perumahan”), maka suatu rumah diperbolehkan untuk dipergunakan sebagai kegiatan usaha selama tidak membahayakan dan mengganggu fungsi hunian.

Pasal 49 ayat (1) UU Perumahan:

KLINIK TERKAIT

Sanksi Bagi Developer Perumahan yang Tak Sediakan Fasilitas Umum

08 Okt 2021

Batalkan PPJB, Bolehkah Pembeli Minta Developer Kembalikan DP Rumah?

07 Okt 2021

Masalah Hukum Dinding Rumah yang Berdempetan dengan Tetangga

08 Agt 2012

“Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.”

Yang dimaksud dengan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Perumahan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 49 ayat (2) UU Perumahan, pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian.

Mengacu pada pasal-pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa selama tidak mengganggu kenyamanan lingkungan hunian, maka suatu rumah dapat digunakan sebagai tempat usaha. Adapun, perlu diperhatikan apakah rumah yang dijadikan tempat usaha tersebut telah sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang dalam hal ini adalah Izin Mendirikan Bangunan, untuk memastikan bahwa pemanfaatan bangunan gedung tersebut telah sesuai dengan fungsi peruntukan sebagaimana yang tercantum dalam Izin Mendirikan Bangunan atas rumah tersebut.

Selain itu, salah satu syarat suatu tempat usaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya adalah mendapatkan surat izin gangguan. Surat izin gangguan (“Izin HO”) adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Di dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (“Permendagri 27/2009”)dijelaskan bahwa selama waktu penyelenggaraan Izin HO, masyarakat berhak mendapatkan akses partisipasi yang meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha. Selanjutnya, dalam Pasal 19 ayat (5) Permendagri 27/2009 dijelaskan bahwa pengaduan hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha.

Upaya hukum yang dapat Anda lakukan adalah dengan melakukan pengaduan kepada pemerintahan daerah setempat, untuk menyampaikan terdapatnya gangguan yang dilakukan atas kegiatan usaha tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 150 ayat (2) UU Perumahan, sanksi yang dapat dikenakan terhadap pemilik tempat usaha yang mengganggu kenyamanan lingkungan hunian dengan kegiatan usahanya yaitu sanksi administratif yang dapat berupa:

a.      Peringatan tertulis;

b.      Pembatasan kegiatan pembangunan;

c.      Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

d.      Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;

e.      Penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);

f.       Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;

g.      Pembatasan kegiatan usaha;

h.      Pembekuan izin mendirikan bangunan;

i.        Pencabutan izin mendirikan bangunan;

j.       Pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;

k.      Perintah pembongkaran bangunan rumah;

l.        Pembekuan izin usaha;

m.    Pencabutan izin usaha;

n.      Pengawasan;

o.      Pembatalan izin;

p.      Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;

q.      Pencabutan insentif;

r.       Pengenaan denda administratif;

s.      Penutupan lokasi.

Demikian jawaban dan penjelasan kami atas pertanyaan Anda. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2.    Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan

3.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

4.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah