Rabu, 24 October 2012

Ketentuan Modal Disetor Dalam Pembuatan SIUP dan TDP

Ketentuan Modal Disetor Dalam Pembuatan SIUP dan TDP

Pertanyaan

Yth. Pengasuh Hukum Online, Saya sedang mengurus pembuatan PT baru melalui notaris. Sesuai informasi notaris dan UU PT yang saya tahu, modal disetor cukup sebesar 25% dari modal dasar. Tapi, pada saat notaris membantu mengurus SIUP dan TDP diinformasikan bahwa ada peraturan departemen perdagangan yang mengharuskan modal disetor sebesar 50% dari modal dasar. Apa hal ini benar? Dan kalau benar kenapa peraturan departemen perdagangan bisa melanggar UU?

Ulasan Lengkap

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mensyaratkan untuk Perseroan Terbatas (“PT”) harus memiliki modal paling sedikit Rp50 juta. Dari modal dasar tersebut paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) harus ditempatkan dan disetor penuh (lihat Pasal 32 dan Pasal 33 UUPT).

 

Selain itu, peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pertanyaan Anda yaitu Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag 36/2007”)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendag No. 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan,dan Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (“Permendag 37/2007”).Berdasarkan penelusuran kami atas peraturan perundang-undangan tersebut, kami tidak menemukan ketentuan yang menyatakan bahwa untuk pengurusan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) untuk PT, mensyaratkan adanya modal disetor sebesar 50% dari modal dasar.

 

Pendaftaran SIUP dilakukan dengan mengisi formulir Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SP-SIUP) yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan di atas meterai cukup. (Pasal 11 Permendag 36/2007) Pengisian formulir SP-SIUP juga dilengkapi dengan dokumen antara lain (Lampiran Permendag 36/2007):

1)    Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;

2)    Fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);

3)    Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4)    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;

5)    Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan, dan;

6)    Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

 

Sedangkan, untuk pendaftaran TDP cukup dilakukan pengisian formulir pendaftaran perusahaan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan. Formulir tersebut kemudian ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan (Pasal 9 Permendag 37/2007).

 

Selain itu, berdasarkan penelusuran kami pada laman resmi Kementerian Perdagangan (www.kemendag.go.id), kami juga tidak menemukan adanya peraturan terbaru yang mengharuskan modal disetor sebesar 50% dari modal dasar seperti yang Saudara sebutkan.

 

Kami menyarankan agar Saudara menanyakan hal ini langsung kepada Dinas Perdagangan Provinsi untuk DKI Jakarta, dan Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota untuk selain DKI Jakarta atau Pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai pelaksana pendaftaran SIUP (lihat Pasal 8 Permendag 36/2007), serta pendaftaran TDP (lihat Pasal 3 jo. Pasal 5 Permendag 37/2007).

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2.    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

3.    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua