Selasa, 26 February 2013

Perumahan Kena Banjir, Bisakah Gugat Developer?

Perumahan Kena Banjir, Bisakah Gugat Developer?

Pertanyaan

Saya tinggal di perumahan yang developernya bilang tidak akan banjir. Ternyata setelah tinggal selama 2 tahun setiap hujan besar akan banjir. Ketika diminta pertanggungjawaban, pihak developer selalu menghindar. Apakah pihak developer bisa digugat secara hukum?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Sehubungan dengan pertanyaan Anda, maka Anda harus terlebih dahulu mempelajari dokumen-dokumen jual beli rumah antara Anda dan pengembang (developer), misalnya (i) Brosur/Iklan (ii) Surat Pemesanan (iii) Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”), dan (iv) dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal terdapat suatu janji oleh pengembang (developer) yang dinyatakan dalam iklan atau promosi penjualan dengan pernyataan bahwasanya perumahan tersebut bebas banjir, namun tidak sesuai dengan kenyataannya, maka secara hukum pengembang tersebut telah melanggar Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”).

 

Pasal 8 ayat (1) huruf huruf f UU Perlindungan Konsumen mengandung suatu ketentuan yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah). Selain itu, dalam hal terdapatnya kerugian akibat tindakan dari pelaku usaha sebagaimana disebut di atas, maka Anda selaku konsumen dapat pula mengajukan tuntutan ganti rugi maupun gugatan kepada pengembang melalui badan peradilan yang berwenang.

 

Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU No. 1/2011”), dapat diketahui bahwa hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang dan ekologis. Persyaratan-persyaratan tersebut merupakan syarat untuk diterbitkannya izin mendirikan bangunan. Adapun, sehubungan dengan permasalahan Anda, maka Anda dapat pula memperhatikan apakah perencanaan dan perancangan rumah tersebut telah memperhatikan aspek keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan, baik antara lingkungan buatan dengan lingkungan alam. Yang termasuk sebagai persyaratan ekologis sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/2011 adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam pembangunan perumahan.

 

Namun demikian, pada praktik dan berdasarkan beberapa doktrin hukum, dapat diketahui bahwa peristiwa banjir juga dikategorikan sebagai suatu peristiwa alam, sehingga akan terdapat suatu argumentasi bahwa peristiwa banjir dalam komplek perumahan Anda tersebut merupakan peristiwa alam dan membebaskan pengembang dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakannya. Untuk itu, dalam hal Anda ingin melakukan suatu upaya hukum terhadap pengembang untuk mempertanggungjawabkan peristiwa banjir tersebut, maka kami menyarankan agar Anda terlebih dahulu mempelajari dan mengkaji dokumen maupun fakta yang ada di lapangan untuk mendapatkan suatu fakta hukum apakah banjir dalam perumahan Anda tersebut adalah murni karena peristiwa alam atau karena terdapatnya kesalahan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut.

 

Demikian jawaban ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua