Rabu, 14 November 2012

Tidak Terima Dituduh Sebagai Pencuri

Tidak Terima Dituduh Sebagai Pencuri

Pertanyaan

Saya dituduh masuk kamar dan mencuri barang milik orang lain, padahal pada saat itu pintu kamar tidak terkunci namun tertutup dan ada beberapa penghuni lain yang ada di rumah kost tersebut. Di dalam kamar tersebut terdapat seorang anak yang berusia 5-6 tahun yang katanya melihat orang mirip saya yang masuk ke kamar tersebut, sedangkan saya tidak masuk ke kamar tersebut. Saya hanya mondar mandir melewati kamar tersebut, karena kamar saya bersebelahan, dan pada saat itu saya sedang mengangkut barang-barang dari dalam kamar saya untuk turun ke lt. 1. Atas dasar itu, semuanya menuduh saya. Karena saya tidak terima saya mau membawa kasus ini ke ranah hukum. Mohon saran apa yang harus saya lakukan, karena saya memang tidak melakukan pencurian, dan apa yang saya harus lakukan juga terhadap tuduhan-tuduhan pencurian tersebut? Saya masih menyimpan bukti tuduhannya dalam bentuk SMS yang mengatakan saya adalah pencurinya. Tapi, yang menuduh saya bukan korban melainkan tetangga korban, yang pada saat kejadian juga ada di rumah itu.

Ulasan Lengkap

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang harus diangap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa orang tersebut bersalah. Oleh karena itu tidak seharusnya orang-orang tersebut menuduh Anda mencuri sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Anda terbukti melakukan pencurian.

 

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

 

Hal ini dinamakan dengan asas praduga tak bersalah, yang dapat Anda baca lebih lanjut dalam artikel yang ditulis Romli Atmasasmita berjudul Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik.

 

Dalam hal ini kami kurang jelas apakah tuduhan terhadap Anda tersebut hanya dilakukan melalui SMS ataukah juga dilakukan di depan orang-orang lain. Untuk itu kami akan menjelaskan keduanya.

 

Apabila tuduhan tersebut hanya disampaikan melalui SMS dan hanya Anda yang menerimanya, maka atas perbuatan orang tersebut, Anda dapat melaporkannya atas dasar penghinaan ringan yang terdapat dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

 

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

 

Dalam hal ini, SMS tersebut dapat tergolong sebagai penghinaan yang dilakukan di depan Anda sendiri (karena SMS tersebut hanya diterima oleh Anda dan tidak tersiar kepada orang lain). Selain itu, SMS tersebut memang ditujukan kepada Anda, sehingga memenuhi syarat penghinaan yang dilakukan dengan surat sebagaimana terdapat dalam buku karangan R. Soesilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 228) yang mengatakan bahwa “apabila penghinaan itu tidak dilakukan di tempat umum, maka supaya dapat dihukum, bila dengan surat (tulisan), maka surat itu harus dialamatkan (disampaikan) kepada yang dihina”.

 

Sedangkan, apabila tuduhan tersebut dikatakan di depan orang banyak (orang-orang kosan tersebut), Anda dapat melaporkan orang yang menuduh Anda atas dasar pencemaran nama baik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP:

 

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

 

Atas tindakan pencemaran nama baik ini, hakim dapat memutuskan apakah perlu dilakukan pembuktian mengenai hal yang dituduhkan oleh orang-orang tersebut kepada Anda. Apabila tidak terbukti bahwa Anda yang melakukan pencurian, maka orang-orang yang menuduh Anda dapat dikenakan Pasal 311 ayat (1) KUHP yaitu:

 

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

 

Mengenai Pasal 311 ayat (1) KUHP, R. Soesilo mengatakan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik ini agar dapat dihukum, harus dapat dibuktikan bahwa penghinaan tersebut dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud supaya tuduhan itu akan tersiar (diketahui oleh orang banyak). Selain itu penghinaan tersebut cukup memalukan bagi yang berkepentingan (dalam hal ini Anda) bila diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan lisan.

 

Lebih lanjut lagi, atas tuduhan tersebut, Anda dapat meminta ganti rugi secara perdata. Sebagaimana telah diulas dalam artikel sebelumnya yang berjudul Pencemaran Nama Baik oleh Atasan, selain dari ranah hukum pidana, sebenarnya terhadap perbuatan penghinaan ini dapat dilakukan upaya hukum perdata sebagaimana dijelaskan oleh J. Satrio dalam bukunya Gugat Perdata atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum (hal. 2). Sesuai Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang berbunyi “Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik” terhadap perbuatan penghinaan dapat dilakukan gugatan ganti rugi dengan mendasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).

 
Sebagai referensi, Anda dapat membaca artikel-artikel berikut ini:

1.    Pencemaran Nama Baik oleh Atasan;

2.    Pencemaran Nama Baik (Pengaduan Fitnah);

3.    Ancaman Pidana Pelaku Pengaduan Fitnah.

 

Sebagai informasi, mengenai perbuatan pencurian yang dituduhkan kepada Anda, berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat menentukan seorang bersalah atau tidak, hakim wajib menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah:

 
Pasal 183

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

 
Pasal 184
“Alat bukti yang sah ialah:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa”
 

Oleh karena itu, kesaksian anak kecil itu saja dapat dianggap kurang kuat sebagai alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Anda bersalah. Apalagi anak tersebut hanya mengatakan bahwa melihat seseorang yang mirip dengan Anda, bukan melihat Anda secara jelas.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

2.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3.    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua