Dapatkah Perusahaan Memaksa Pekerja Bekerja Lembur?

Bacaan 18 Menit
Dapatkah Perusahaan Memaksa Pekerja Bekerja Lembur?
Pertanyaan

Saya bekerja di perusahaan yang baru berganti kepemilikan. Semula pemiliknya orang Jepang sekarang menjadi orang Cina. Dalam 2 bulan ini kami dituntut untuk bisa memenuhi target order dari buyer dengan ancaman kalau akhir tahun ini tidak bisa penuhi target maka perusahaan tidak akan mendapat order. Hal itulah yang mendasari kenapa sekarang perusahaan mewajibkan untuk lembur, namun dengan syarat yang memberatkan yakni harus bekerja full tanpa cuti apapun baru karyawan boleh ikut lembur. Apakah perusahaan berhak memaksa lembur dengan syarat tertentu? Karena ada ancaman bahwa kalau tidak taat peraturan akan dihapus semua tunjangan-tunjangan yang didapat selama ini. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama dipublikasikan pada Selasa, 18 Desember 2012.

 

Intisari:

 

 

Lembur dapat terjadi atas kesepakatan antara karyawan/buruh dan perusahaan. Jika Anda tidak ingin lembur, maka pengusaha tidak dapat memaksa Anda. Kemudian terkait cuti dan tunjangan, cuti adalah hak dari pekerja yang tidak boleh dihilangkan oleh pengusaha.

 

Sedangkan mengenai tunjangan, tidak ada pengaturan yang secara eksplisit membahas detail mengenai tunjangan. Akan tetapi, jika tunjangan yang dimaksud adalah tunjangan hari raya, tunjangan tersebut adalah kewajiban pengusaha sehingga tidak boleh dihilangkan oleh pengusaha.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Kami kurang jelas memahami cerita Anda apakah lembur (bekerja melebihi waktu kerja) tersebut merupakan keharusan atau tidak karena Anda mengatakan “namun dengan syarat yang memberatkan yakni harus bekerja full tanpa cuti apapun, baru karyawan boleh ikut lembur”.

 

Tetapi, kemudian Anda juga mempertanyakan apakah perusahaan berhak memaksa lembur dan adanya ancaman penghapusan semua tunjangan kalau tidak taat peraturan. Dalam hal ini, kami berasumsi bahwa lembur tersebut merupakan suatu keharusan dengan syarat tidak ada cuti dan ancaman bahwa tunjangan akan dihapus apabila tidak mengikuti lembur.

 

Tentang Lembur 

Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa lembur dapat terjadi atas kesepakatan antara karyawan/buruh dan perusahaan. Hal ini terdapat dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang berbunyi:

 

(1)  Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:

a.    ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b.    waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

 

Hal serupa juga diatur dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur:

 

Pasal 6

(1)  Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan.

(2)  Perintah tertulis dan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha.

(3)  Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja/buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur.

 

Ini berarti jika Anda tidak setuju dengan pengaturan mengenai lembur yang diberikan oleh perusahaan, Anda mempunyai hak untuk tidak bekerja lembur sebagaimana yang ditetapkan oleh perusahaan.

 

Tentang Cuti

Mengenai peraturan bahwa karyawan harus bekerja full tanpa cuti apapun, hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 79 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Bahkan UU Ketenagakerjaan juga memperinci waktu istirahat dan cuti yang wajib diberikan oleh perusahaan, yaitu waktu istirahat dan cuti meliputi:[1]

a.    istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

b.    istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

c.    cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan

d.    istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

 

Mengenai cuti tahunan memang diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[2] Akan tetapi, ketentuan di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan[3], yang berarti bahwa cuti tersebut memang harus diberikan dan tidak boleh dibatasi oleh perusahaan.

 

Tentang Tunjangan 

Mengenai tunjangan, sebagai pernah dibahas dalam artikel Tunjangan Karyawan Kontrak, UU Ketenagakerjaan tidak mengatur secara spesifik mengenai tunjangan. UU Ketenagakerjaan hanya menyatakan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[4]

 

Selain itu Pasal 94 UU Ketenagakerjaan, juga hanya menyebutkan tentang tunjangan tetap tanpa menyebutkan apa saja tunjangan itu.

 

Pasal 94 UU Ketenagakerjaan

“Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.”

 

Lebih lanjut mengenai tunjangan, Anda dapat membaca artikel Persentase Minimal Upah Pokok.

 

Berbeda halnya terkait tunjangan hari raya yang terdapat pengaturannya secara khusus di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”). Dalam Permenaker 6/2016 diatur bahwa pengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya keagamaan (“THR Keagamaan”) kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.[5] THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

 

Jadi, pada dasarnya perusahaan tempat Anda bekerja tidak dapat memaksa Anda untuk lembur dengan memberikan syarat tidak boleh cuti dan ancaman mengenai tunjangan karena ketentuan lembur yang tidak memperbolehkan cuti itu saja sudah melanggar ketentuan perundang-undangan. Dan ancaman penghapusan tunjangan juga tidak diperbolehkan karena tidak bisa didasarkan pada sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

2.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan;

3.    Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

 



[1] Pasal 79 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[2] Pasal 79 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 54 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), dan Pasal 124 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[5] Pasal 2 ayat (1)