Jumat, 18 Januari 2013

Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Dolar Palsu

Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Dolar Palsu

Pertanyaan

Langsung saja kronologisnya. Saudara saya telah membeli satu bundel uang 100,000 dolar AS beserta sertifikatnya dari seseorang. Berhubung firasat saya tidak enak (takutnya modus penipuan) saya meneliti dan menelusuri asal muasal uang tersebut lewat internet. Ternyata benar firasat saya bahwa uang tersebut palsu dan telah ada kasus yang serupa mengenai peredaran dolar palsu beserta sertifikat. Dan hal ini belum saya informasikan ke saudara saya. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan mengenai hal ini? Apakah uang saudara saya bisa kembali bila melapor ke polisi? Jika saya melapor, bukti apa saja yang diperlukan? Mohon dijawab secepatnya. Terima kasih.  

Ulasan Lengkap

, saya hendak menyampaikan rasa prihatin saya atas kejadian yang dialami oleh saudara Anda tersebut.

 

Untuk menjawab pertanyaan dari Anda, tentunya kita tidak dapat memakai Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (“UU Mata Uang”) sebagai dasar hukum, karena jiwa dari UU Mata Uang tersebut adalah perlindungan hukum terhadap mata uang Rupiah. Untuk itu, dasar hukum yang paling relevan dengan permasalahan saudara Anda adalah ketentuan Pasal 244 s.d. Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP (wetboek van straftrecht).

 

Dengan anggapan bahwa uang dolar AS yang dibeli saudara Anda tersebut adalah palsu, maka mengingat delik pemalsuan mata uang tersebut bukanlah delik aduan (klacht delicten), maka siapapun juga yang mengetahui adanya peristiwa pidana tersebut - terlebih lagi saudara Anda sebagai korban - dapat bertindak sebagai pelapor untuk melaporkan tersebut ke pihak kepolisian.

 

Adapun pasal KUHP yang dapat saudara Anda gunakan untuk melaporkan hal tersebut adalah Pasal 244 KUHP tentang Pemalsuan Mata Uang Jo. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Untuk itu selengkapnya akan saya kutip pasal–pasal tersebut di atas:

 
Pasal 244 KUH Pidana:
 

“Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

 

Menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar lengkap Pasal demi Pasal” (hal 184), dikatakan bahwa objek pemalsuan dalam pasal ini adalah uang negara, uang kertas negara dan uang kertas bank, semuanya itu tidak saja meliputi uang Indonesia, tetapi termasuk juga uang negara asing.

 

Dari pendapat R. Soesilo tersebut, maka pemalsuan dan pengedaran uang dolar palsu dapat dituntut secara pidana dengan menggunakan ketentuan Pasal 244 KUHP.

 

Pasal 378 KUH Pidana:

 

 “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan  hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

 

Penggunaan Pasal 378 KUHP tersebut adalah dalam hal saudara Anda diposisikan sebagai korban penipuan uang dolar palsu dan sertifikatnya tersebut dari pelaku kejahatan yaitu penjual dolar palsu tersebut.

 

Pelaporan kedua tindak pidana tersebut di atas belum tentu dapat menjamin uang saudara Anda dapat kembali. Dengan catatan, jika uang hasil penjualan dolar palsu tersebut dimungkinkan dapat diamankan dan disita oleh penyidik dari para pelakunya, maka sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), uang sitaan tersebut dapat dikembalikan kepada siapa yang namanya disebut dalam putusan tersebut (yang paling berhak secara hukum)

 

Alternatif pengembalian kerugian saudara Anda dapat ditempuh melalui mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian oleh Penuntut Umum (Pasal 98 KUHAP) atau saudara Anda dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) kepada penjual Dollar Palsu tersebut untuk meminta ganti kerugian (setelah proses pidana atas kasus tersebut berkekuatan hukum tetap).

 

Adapun bukti yang saudara Anda perlu sertakan dalam laporan polisi tersebut adalah uang dolar palsu beserta sertifikatnya, dan bukti lainnya yang terkait dengan pembelian uang dolar palsu tersebut, misalnya bukti transfer atau kuitansi.

 

Demikian jawaban saya. semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan.

 
Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).

2.      Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73)

3.      Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua