Kamis, 19 October 2017

Perizinan Usaha Industri Pengemasan Minyak Goreng

Perizinan Usaha Industri Pengemasan Minyak Goreng

Pertanyaan

Saya ingin memiliki usaha sendiri yakni pengemasan minyak goreng. Nah untuk pengurusan SIUP (Kecil) saya belum tahu besarnya modal yang harus kami laporkan. Sedangkan, saya pernah membaca SIUP (Kecil) milik teman itu tercantum modal perusahaan sebesar Rp200.000.000,-. Apakah jika saya memiliki modal di bawah nominal tersebut apakah saya bisa mengurus SIUP, dengan catatan modal yang kami punya cukup untuk proses kerja awal? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Bimo Prasetio, S.H. & Pamela Permatasari, S.H. dan pernah dipublikasikan pada Jumat, 15 Maret 2013.

 

Intisari:

 

 

Klasifikasi Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut:

1.  SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2.  SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

3.  SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

 

Selain itu terdapat satu jenis SIUP lain yaitu SIUP Mikro yang diperuntukkan untuk Perusahaan Perdagangan Mikro. Yang termasuk kriteria perusahaan perdagangan mikro adalah yang kekayaan bersihnya paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Akan tetapi, perlu diingat bahwa Perusahaan Perdagangan Mikro diberikan pengecualian terhadap kewajiban kepemilikan SIUP.

 

Penjelasan lebih lanjut, silakan simak ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Sebelum menjawab Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) yang tepat untuk usaha Pengemasan Minyak Goreng, perlu diketahui siapa sajakah yang perlu memiliki SIUP. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (“Permendag 46/2009”), setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP. Sedangkan, Pengertian Perusahaan Perdagangan adalah Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.[1]

 

Untuk lebih mengetahui SIUP yang sesuai dengan usaha Pengemasan Minyak Goreng, perlu diketahui minimum modal wajib dimiiki bagi pengusaha Pengemasan Minyak Goreng berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Berdasarkan peraturan, tidak diatur mengenai minimum modal untuk usaha Pengemasan Minyak Goreng. Hanya saja setiap usaha industri selain memerlukan SIUP juga memerlukan izin industri yang sesuai dengan modal usahanya. Dalam hal ini usaha Pengemasan Minyak Goreng merupakan usaha industri yang memerlukan izin industri yang dapat berupa Izin Usaha Industri (“IUI”) atau Tanda Daftar Industri (“TDI”) yang dapat disesuaikan dengan modal usahanya, hal ini didasari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.


Selanjutnya, untuk mengetahui SIUP yang sesuai dengan Usaha Pengemasan Minyak Goreng, kami jabarkan klasifikasi SIUP berdasarkan Pasal 3 Permendag 46/2009, yaitu:

1.   SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

2.   SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

3.  SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

 

Selain klasifikasi SIUP yang disebutkan di atas, terdapat satu jenis SIUP lain yaitu SIUP Mikro yang diperuntukkan untuk Perusahaan Perdagangan Mikro.[2]

 

Pemberian SIUP Mikro ini diberikan hanya apabila dikehendaki oleh Perusahaan Perdagangan terkait. Klasifikasi SIUP Mikro ini dapat diberikan terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro yang sebenarnya diberikan pengecualian terhadap kewajiban kepemilikan SIUP.[3]

 

Kriteria Perusahaan Perdagangan Mikro adalah sebagai berikut:[4]

a.   Usaha perseorangan atau persekutuan;

b.   Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan

c.   Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

 

Berdasarkan uraian di atas, klasifikasi SIUP didasarkan pada Kekayaan Bersih yang dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan. Untuk lebih memperjelas apakah pengertian dari Kekayaan Bersih tersebut, sehingga dapat mempermudah perhitungan dari kekayaan bersih, berikut kami berikan definisi dari Kekayaan Bersih. Kekayaan Bersih usaha adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.[5]

 

Berdasarkan uraian di atas, maka Saudara dapat mengajukan permohonan SIUP sesuai dengan klasifikasi yang telah diatur dengan memperhatikan besar modal usaha Saudara. Apabila modal Saudara termasuk dalam pengecualian dari kewajiban memiliki SIUP, kami menyarankan agar Saudara untuk mengajukan SIUP Mikro sebagai legalitas bisnis Saudara guna kepastian hukum dan sebagai bekal mendirikan pondasi bisnis yang kuat.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, kemudian diubah kembali oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan terakhir diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

2.  Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

 



[2] Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag 46/2009

[3] Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag 46/2009

[4] Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag 46/2009

[5] Pasal 2A Permendag 46/2009

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua