Jumat, 05 April 2013

Langkah-langkah Menghadapi Konflik dengan Mertua Soal Pengasuhan Anak

Langkah-langkah Menghadapi Konflik dengan Mertua Soal Pengasuhan Anak

Pertanyaan

Saya sedang mengandung anak pertama kami dan juga merupakan cucu pertama. Namun, mertua saya berulang kali mengatakan akan membawa anak saya pada saat umurnya mencapai setahun ke rumahnya (beda kota dan beda propinsi dengan kami) untuk mereka asuh dan mereka sekolahkan di sana. Bahkan, beberapa kali mereka sering mengatakan akan mengangkat anak kami (cucu mereka) sebagai anak mereka yang akan disahkan dengan akta notaris. Hal ini membuat saya menjadi gundah, saya merasa hak saya sebagai seorang ibu yang mengandung dan akan melahirkan anak saya sendiri seperti sudah dirampas. Perlu diketahui, saya sangat sehat dan tidak cacat serta saya mempunyai karir yang bagus, begitu pula suami saya. Namun, dikarenakan permintaan mertua saya keluar dari pekerjaan saya agar saya bisa konsentrasi pada kehamilan saya ini. Kesimpulannya, Kami berdua mampu dalam sosial dan ekonomi serta berbadan sangat sehat. Yang ingin saya konsultasikan adalah: 1. Bagaimana atau langkah apa saja yang harus saya ambil dalam menghadapi obsesi mertua saya ini terhadap anak yang saya kandung? 2. Bagaimana hukumnya (Katolik/Adat Batak/Hukum RI) tentang mertua yang menurut saya; memaksa mengambil hak asuh anak dari kami? 3. Suami saya sebagai anak pria satu-satunya (kebetulan kami suku Batak) sangat patuh terhadap orang tuanya, jadi kemungkinan besar dia akan mengiyakan permintaan orang tuanya. 4. Apakah mertua saya ini bisa mengambil atau mengangkat anak saya sebagai anaknya hanya melalui akta notaris dan tanpa persetujuan saya sebagai ibu kandungnya? Saya sangat mengharapkan bantuan dari Bapak/Ibu. Terima kasih atas perhatian dan pencerahannya atas permasalahan saya. Stars123.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Saudari Penanya yang terhormat,

 

Kami membaca dengan teliti kronologis dan pertanyaan yang Saudari sampaikan, mengingat permasalahan yang dihadapi adalah konflik hubungan di dalam keluarga. Berikut ini tanggapan dari kami:

 

Langkah Pertama, mencari tahu alasan mengapa mertua Saudari berkeinginan untuk mengasuh, mendidik, bahkan berkeinginan mengangkat cucunya yang baru akan lahir tersebut sebagai “anak” yang akan disahkan dengan akta notaris adalah hal penting yang harus Saudari lakukan. Libatkanlah sang suami, orang tua kandung Saudari atau keluarga dekat yang bisa dipercaya dan bijaksana untuk mendukung upaya persuasif Saudari kepada mertua sehingga kekhawatiran Saudari akan dipisahkan dari anak kandung sendiri tidak akan pernah terjadi. Saudari dapat menawarkan pola pengasuhan dan mendidik anak secara bersama-sama yang diharapkan menjadi alternatif solusi bagi permasalahan Saudari dengan mertua.  

 

Langkah Kedua, Perspektif Hukum Agama (Katolik), Hukum Adat Batak dan Peraturan Perundang-undangan terkait Hak Asuh dan Pengangkatan Anak.

Menurut ajaran Gereja Katolik yang secara jelas tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik, Kan. 1055 yang berbicara mengenai tujuan perkawinan, dikatakan bahwa, tujuan perkawinan: pertama, kebersamaan seumur hidup sebagai suami-isteri yang mengarah pada kesejahteraan bersama; kedua, prokreasi (pengadaan keturunan) dan ketiga, pendidikan anak. Dari bunyi kanon ini, jelas bahwa anak menjadi salah satu tujuan dari perkawinan. Terkait adopsi atau pengangkatan anak, gereja tidak melarang siapapun melakukan adopsi, namun harus dengan cara yang sesuai dengan proses hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (sumber : gemawarta.wordpress.com)

 

Berdasarkan literatur yang kami baca, terkait pengasuhan anak oleh Hukum Adat Batak, tidak ada satupun yang bertentangan bahwa kedua orang tua kandung-lah yang mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mengasuh anak. 

 

Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” Ketentuan di dalam undang-undang ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia dalam hal hukum perkawinan. Hal ini disebut unifikasi hukum.

 

Saudari tidak menyebutkan dengan rinci daerah asal Saudari. Oleh karenanya, kami mencontohkan 2 daerah di bawah ini yang mengenal adanya upacara pengangkatan anak:

 

a.    Di daerah Simalungun-Pematang Siantar misalnya, dikenal pengangkatan anak yang disebut “anduhan”, yang dilakukan pada suatu upacara makan bersama dihadiri oleh keluarga, anak bora anak boru senina, beserta saudara-saudara dari ayah dan ibu.

b.    Di Batak Toba dikenal anak nantain, yaitu semacam anak angkat yang harus memenuhi syarat-syarat yang mau mengain haruslah tidak mempunyai anak laki-laki; anak yang diangkat tersebut haruslah dari antara anak-anak saudaranya atau keluarga dekat lainnya; dan harus dirajohon, artinya harus dengan upacara adat yang telah ditentukan untuk itu yang dihadiri oleh keluarga dekat “dalihan natolu”, serta pengetua-pengetua dari kampung sekelilingnya (raja-raja bius).

 

Adapun peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait Pengangkatan Anak:

 
1.    Staatsblad 1917 Nomor 129 Pasal 5 s/d Pasal 15.

Aturan ini telah ada pada masa Pemerintahan Hindia Belanda yang merupakan aturan yang tersendiri yang mengatur tentang pengangkatan anak. Khusus ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur pengangkatan anak bagi golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah Staatblad 1917 Nomor 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak bagi kalangan masyarakat Tionghoa, dan tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia Asli. Bagi masyarakat Indonesia asli berlaku hukum adat termasuk di dalamnya adalah ketentuan hukum Islam.

 

Dalam ketentuan Staatblad ini mulai dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur tentang siapa-siapa saja yang diperbolehkan melakukan pengangkatan anak, siapa saja yang boleh diangkat sebagai anak angkat, syarat dan tata cara pengangkatan anak serta akibat hukum dari pengangkatan anak.

2.    Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak terdapat dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang pada intinya pengangkatan anak, baik melalui hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak yang lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 12 disebutkan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.

 

Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan antara lain perlu mengatur pencatatan sebagai bukti sah, adanya pengangkatan anak guna pemeliharaan kepentingan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

3.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Diatur dalam Bab VIII, Bagian Kedua tentang Pengangkatan Anak, mulai Pasal 39 sampai dengan Pasal 41. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 39 ayat [1]). Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (Pasal 39 ayat [2]), calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (Pasal 39 ayat [3]), pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 39 ayat [4]), dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat (Pasal 39 ayat [5]). Selanjutnya, dalam Pasal 40 disebutkan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, dimana pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak. Sedangkan, pengawasan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 41.

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

5.    Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak;

6.    Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 13/HUK/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

7.    Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

8.    Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 37/ HUK/ 2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;

9.    Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, SEMA Nomor 3 Tahun 2005 perihal Pengangkatan Anak;

10.Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran; dan

11.Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu :

a.        Putusan Mahkamah Agung Nomor 37K/SIP/1959 tanggal 18 Maret 1959, yang menyebutkan bahwa “seorang anak angkat mendapat bagian hartadari orang tua angkat sebanyak sepertiga bagian. Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengangkatan anak telah menjadi tradisi dalam masyarakat Indonesia. Di samping itu telah menjadi tradisi pula bahwa anak angkat selalu berdampingan dengan orang tua angkat, dan anak angkat telah memberi bantuan baik besar maupun kecil dalam segala urusan orang tua angkat.

b.        Putusan Mahkamah Agung Nomor 210 K/Sip/1873 memperlihatkan bahwa keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif realita keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari putusan mahkamah Agung Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak, meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan oleh orang yang bersangkutan.

c.         Putusan Mahkamah Agung Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990, apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.

 

Berdasarkan 3 perspektif di atas, dapat disimpulkan :

 

1.    Bahwa tidak ada pertentangan dalam agama, hukum adat dan peraturan perundang-undangan bahwa kedua orang tua kandunglah yang berkewajiban mendidik dan memelihara anak mereka bukan orang lain;

2.    Bahwa dalam hal pengangkatan anak, yang pertama kali harus diperhatikan adalah kesejahteraan anak/kepentingan anak.

 

Hukum Adat Batak: pengangkatan anak dilakukan dengan cara kekeluargaan (makan bersama) dan dengan alasan tidak memiliki anak laki-laki semuanya dilakukan dengan upacara adat.

 

Agama Katolik: tidak ada larangan untuk adopsi, namun harus sesuai proses hukum yang ada dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Undang-undang: mensyaratkan pertimbangan kesejahteraan anak/kepentingan anak dan dilakukan menurut hukum adat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Oleh karena itu, Saudari tidak perlu khawatir, secara hukum kedudukan Saudari sebagai orang tua (ibu kandung) adalah yang paling berhak dalam memelihara dan mendidik anak kandung Saudari. Dan Saudari dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana (Pasal 330 ayat 1 jo. Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) apabila mertua Saudari bersikeras untuk memisahkan Saudari dari anak Saudari. Namun demikian, upaya hukum adalah tindakan paling akhir mengingat adanya hubungan kekeluargaan.

 

Demikian jawaban kami semoga bermanfaat. Salam.

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua