Jumat, 15 February 2013

Kewajiban Saksi Bersumpah Menurut Agamanya

Kewajiban Saksi Bersumpah Menurut Agamanya

Pertanyaan

Bagaimanakah keabsahan saksi yang disumpah dengan cara berbeda agama (misalnya saksi yang beragama Katolik disumpah secara Islam). Apakah kesaksiannya bisa diterima? Tolong berikan dasar hukumnya? Atas informasinya saya ucapkan terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Pemeriksaan saksi dalam perkara pidana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi termasuk alat bukti dalam perkara pidana.

 

Sebelum pemeriksaan saksi dimulai, hakim akan menanyakan kepada saksi mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan (Pasal 160 ayat [2] KUHAP). Hakim juga akan menanyakan kepada saksi apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, apakah ia suami atau isteri terdakwa, serta apakah ada ikatan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

 

Setelah pemeriksaan identitas saksi, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut tata cara agamanya masing-masing (Pasal 160 ayat [3] KUHAP). Maka pengambilan sumpah dilakukan berdasarkan agama yang dianut oleh saksi dengan dibantu oleh rohaniawan sebagai juru sumpah.

 

Jadi, apabila ada saksi yang disumpah bukan dengan tata cara agamanya, maka pengambilan sumpah tidak sah karena Pasal 160 ayat (3) KUHAP telah menyatakan bahwa pengambilan sumpah harus dilakukan menurut cara agama saksi.

 

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 174), menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, yang dibarengi pula dengan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dalam konteks ini, kami pandang relevan untuk mengemukakan pula pendapat Yahya Harahap mengenai kewajiban saksi bersumpah yang dimuat di dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Yahya Harahap menegaskan (hal. 645) bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan untuk mengukuhkan kebenaran keterangan yang diberikannya. Menurutnya, dengan pengucapan sumpah menurut agama yang dianut saksi, diperkirakan akan memperkecil kemungkinan saksi memberi keterangan palsu atau bohong.

 

Apabila saksi menolak tanpa alasan sah untuk bersumpah sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (3) KUHAP, maka pemeriksaan terhadap dirinya tetap dilakukan tetapi ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dijadikan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 hari (Pasal 161 ayat [1] KUHAP).

 

Apabila saksi tidak memenuhi perintah tersebut dengan cara misalnya sengaja minta disumpah dengan cara Katolik padahal ia beragama Islam, maka saksi dapat dikenakan ketentuan Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

 

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1.    dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;

2.    dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 

Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua