Kamis, 14 Pebruari 2013

Kewajiban Perusahaan Memberikan Istirahat Tepat pada Waktunya

Kewajiban Perusahaan Memberikan Istirahat Tepat pada Waktunya

Pertanyaan

Saya adalah karyawan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan. Perusahaan menetapkan jam kerja masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 15.00 dengan jam istirahat 1 jam yaitu pukul 12.00 sampai pukul 13.00. Akan tetapi, pada periode produksi perusahaan menetapkan aturan jam kerja yaitu masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 16.00 dengan jam istirahat selama 2 jam yaitu pukul 12.00 sampai jam 14.00. Yang saya tanyakan, apakah boleh perusahaan menetapkan 2 jam istirahat tersebut? Karena karyawan akan berada lebih lama di perusahaan 1 jam akibat pemberlakuan istirahat 2 jam. Atas jawabannya saya sampaikan terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Berdasarkan uraian Anda yang mengatakan bahwa bidang usaha perusahaan tempat Anda bekerja adalah peternakan, berarti perusahaan tempat Anda bekerja tidak termasuk ke dalam bidang usaha yang dikecualikan dari ketentuan waktu kerja yang terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat (3) serta penjelasannya, dan ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

 

Dalam uraian Anda, Anda tidak memberitahukan berapa hari dalam seminggu Anda bekerja. Untuk itu kami berasumsi bahwa hari kerja di perusahaan Anda adalah 5 hari kerja dalam seminggu.

 

Mengenai jam kerja, kita dapat merujuk kepada UU Ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan uraian Anda, dapat kita lihat bahwa jam kerja perusahaan pada periode produksi adalah 7 (tujuh) jam sehari dengan waktu istirahat 2 (satu) jam.

 

Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, ada 2 ketentuan mengenai waktu kerja yaitu:

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

 

Melihat pada ketentuan di atas, maka waktu kerja yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, walaupun penambahan waktu istirahat tersebut membuat waktu pulang kantor Anda menjadi mundur dari pukul 15.00 menjadi pukul 16.00.

 

Dari uraian waktu kerja dan jam istirahat yang Anda berikan, yang terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan justru adalah ketentuan waktu istirahat kantor Anda. Ini karena berdasarkan Pasal 79 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan, istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus. Dalam hal ini, perusahaan memberikan waktu istirahat setelah 5 jam bekerja (pukul 07.00 – 12.00). Atas dasar hal tersebut, perusahaan dapat terkena sanksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 187 ayat (1) UU Ketenagakerjaan:

 

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

 

Jadi, ketentuan perpanjangan waktu istirahat pada periode produksi (menjadi 2 jam) yang membuat waktu pulang kerja menjadi mundur (dari pukul 15.00 menjadi 16.00) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Akan tetapi, ketentuan waktu istirahat yang dimulai pada pukul 12.00 setelah bekerja sejak pukul 07.00 (baik pada hari biasa maupun pada periode produksi) bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per-15/Men/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum pada Daerah Operasi Tertentu;

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-234/Men/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu.

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua