Senin, 28 January 2013

Suami Tidak Berikan Nafkah 8 Tahun, Bisakah Menggugat Cerai?

Suami Tidak Berikan Nafkah 8 Tahun, Bisakah Menggugat Cerai?

Pertanyaan

Saya menikah di pengadilan sipil secara Kristiani, dengan 2 anak. Setelah menikah orang tua saya membelikan sebuah rumah atas nama saya. Pertanyaan: 1. Bagaimanakah pandangan hukum negara bila suami tidak memberikan nafkah selama 8 tahun dalam 12 tahun usia pernikahan? Apakah saya berhak menggugat cerai? 2. Bagaimana tentang hak asuh anak? 3. Apakah rumah tersebut termasuk harta gono gini? Apakah saya berhak menjualnya sebelum menggugat cerai?

Ulasan Lengkap

Terhadap pertanyaan tentang permasalahan rumah tangga di atas, maka dapat saya jawab sebagai berikut :

 

1.    Tentang kewajiban memberikan nafkah, maka terdapat beberapa aturan yang mengatur sebagai berikut :

 

-      Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang menyatakan,

 

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”;

 

-      Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan,

 

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”;

 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan, lebih lanjut diatur bahwa setiap orang (tidak hanya suami) tidak boleh menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

 

Terhadap pertanyaan apakah dapat diajukan gugatan perceraian terhadap suami dengan kasus seperti disebutkan di atas, secara hukum maka hal tersebut dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan yang menyatakan,

 

Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”;

 

Namun, seyogyanya Ibu mempertimbangkan masalah ini dengan mendalam, mengingat sebagai seorang Kristen, maka perceraian sama sekali tidak dibenarkan;

 

2.    Perihal hak asuh anak, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan dinyatakan,

 

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka jelaslah bahwa orang tua bertanggung jawab terus terhadap anak dari perkawinan mereka sekalipun perkawinan tersebut telah putus. Perihal siapa yang berhak mengasuh, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968 dalam perkara: Tjiioe Tiang Hin melawan Kwee Poey Tjoe Nio, dinyatakan,

 

Dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya.”

 

3.    Perihal rumah yang dibelikan oleh orang tua Ibu setelah Ibu menikah, maka rumah tersebut secara hukum merupakan hadiah dari orang tua, oleh karenanya adalah merupakan milik Ibu dan bukan termasuk dalam Harta Bersama (gono-gini). Oleh karenanya, apabila Ibu hendak mengalihkan kepemilikannya/menjual rumah tersebut, maka Ibu dapat menjualnya kapanpun;

 

Hal ini sebagaimana diatur dalam: Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan,

 

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” ;

 

Dan Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan,

 

Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

 
 

Demikianlah Jawaban atas permasalahan hukum ini saya sampaikan. Terimakasih.

 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.    Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua