Selasa, 24 Juli 2018

Larangan Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing

Larangan Rangkap Jabatan Tenaga Kerja Asing

Pertanyaan

Saya mau bertanya mengenai penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Jadi begini, ada contoh kasus yaitu TKA ini sudah menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia, kemudian TKA ini juga mau menjadi Presiden Direktur di suatu perusahaan PMA di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah hal tersebut dimungkinkan bila seorang TKA rangkap jabatan dengan dua jabatan yang berbeda (satu sebagai kepala kantor perwakilan dan satu lagi sebagai presdir)? Jadi, menjabat sebagai presdir tanpa perlu resign dulu dari jabatan sebelumnya. Dasar hukumnya apa? Salam.

Ulasan Lengkap

 
Sebelum menjawab secara khusus pertanyaan Anda, kami sampaikan bahwa penggunaan Tenaga Kerja Asing (“TKA”) memang dibatasi dan sangat selektif mempekerjakannya atau memberikan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (“IMTA”) pada pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia (“TKI”) secara optimal serta memberikan kesempatan kerja yang lebih luas bagi TKI.[1]
 
Prinsip Penggunaan TKA
Namun, tentunya tidak dapat ditutup sama sekali “pintu” penggunaan TKA tersebut, di samping karena adanya kebutuhan dan alasan tertentu yang dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, juga adanya kebutuhan bagi pembangunan ekonomi dan industri yang lebih luas.
 
Oleh karena itu, pada prinsipnya hanya ada 2 (dua) secara filosofis alasan utama mempekerjakan TKA, yakni:
  1. TKA yang bersangkutan membawa modal (sebagai investor) dalam rangka membuka lapangan kerja atau kesempatan kerja yang lebih luas; dan/atau
  2. TKA yang akan dipekerjakan memiliki dan membawa kemampuan atau wawasan pada suatu bidang tertentu yang belum dipunyai atau belum dikuasai oleh TKI, sehingga diharapkan terjadi transfer of knowledge dan transfer of know-how (alih wawasan).
 
Rangkap Jabatan TKA
Terkait dengan pertanyaan Anda mengenai rangkap jabatan, dapat kami jelaskan dengan merujuk pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres 20/2018”) sebagai berikut:
 
  1. Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama.
  2. TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA pertama.
  3. Jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
 
Selain itu, pengaturannya juga dapat dilihat dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 10/2018”) yang berbunyi:
 
  1. Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan:
    1. direktur atau komisaris yang bukan pemegang saham; atau
    2. sektor tertentu meliputi sektor pendidikan dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, serta sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.
  2. Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKA tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Kerja pertama.
  3. Masing-masing Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki RPTKA dan membayar DKP-TKA.
  4. TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA pada Pemberi Kerja TKA pertama.
Keterangan:
RPTKA =  Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
DKP-TKA = Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 
 
Jadi pada dasarnya, tidak ada larangan rangkap jabatan TKA. Seorang TKA dapat merangkap jabatan namun ada syaratnya. Pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan pemberi kerja TKA lain, namun dalam jabatan tertentu sebagaimana kami sebutkan di atas, yaitu:
  1. direktur atau komisaris yang bukan pemegang saham; atau
  2. sektor tertentu meliputi sektor pendidikan dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, serta sektor migas bagi kontraktor kontrak kerja sama.
 
Seorang TKA yang akan menduduki jabatan anggota Direksi/anggota Dewan Komisaris pada suatu perusahaan Penanaman Modal Asing (“PMA”) dan pada waktu yang bersamaan double job menjadi Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, maka hal tersebut tidak dilarang sepanjang TKA tersebut mendapatkan persetujuan dari Pemberi Kerja pertama (Perusahaan PMA misalnya).[2]
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Umar Kasim
MITRA : INDOLaw
E-mail: [email protected] | Twitter: @markas_twet
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua