Jumat, 23 Agustus 2013

Bisakah Menuntut Masinis Jika Pejalan Kaki Tertabrak Kereta di Perlintasan?

Bisakah Menuntut Masinis Jika Pejalan Kaki Tertabrak Kereta di Perlintasan?

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang sedang berjalan di perlintasan kereta api lalu tertabrak kereta api? Apakah masinis kereta tersebut dapat dituntut? Apakah korban berhak memperoleh asuransi? Dan bagaimana jika ternyata korban tidak memiliki asuransi atau asuransi korban telah daluwarsa?

Ulasan Lengkap

Kami berasumsi bahwa perlintasan kereta api yang Anda maksud adalah bagian kiri dan kanan jalan rel. Bagian kanan dan kiri jalan kereta termasuk dalam ruang manfaat jalur kereta api. Hal ini dapat diihat dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (“UU Perkeretaapian”):

 

“Ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri dari jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.”

 

Menurut Pasal 181 ayat (1) UU Perkeretaapian, setiap orang dilarang:

a.    berada di ruang manfaat jalur kereta api;

b.    menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api; atau

c.    menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api.

 

Pelanggaran terhadap Pasal 181 ayat (1) UU Perkeretaapian yang dapat mengganggu perjalanan kereta api, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebagaimana terdapat dalam Pasal 199 UU Perkeretaapian:

 

“Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan kereta api, menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak, dan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api yang dapat mengganggu perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

 

Ini berarti jika seseorang berjalan di perlintasan kereta api, yang berdasarkan UU Perkeretaapian tidak diperbolehkan, maka orang itu sendiri sebenarnya telah melakukan kesalahan.

 

Mungkin sekilas terlihat seperti masinis tersebut dapat dijerat pidana dengan Pasal 359 atau Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), akan tetapi perlu dilihat lagi unsur-unsur dari pasal tersebut:

 
Pasal 359

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

 
Pasal 360

(1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

 

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud “karena salahnya” adalah kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian.

 

Dalam hal ini, pejalan kaki itu sendiri telah melanggar peraturan, dan jika pada saat itu masinis juga telah membunyikan klakson untuk memperingati si pejalan kaki, maka masinis tidak dapat dipersalahkan.

 

Jika tidak ada unsur kesalahan pada si masinis, maka masinis kereta api tersebut tidak dapat dituntut.

 

Mengenai asuransi, pada dasarnya penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengasuransikan:

a.    tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa;

b.    awak sarana perkeretaapian dan orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian di atas kereta api;

c.    sarana perkeretaapian; dan

d.    kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

(lihat Pasal 179 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api)

 

Mengenai asuransi terhadap korban kecelakaan, dapat melihat pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (“PP 18/1965”):

 

“Setiap orang yang berada di luar alat angkutan lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan, yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut sebagai demikian, diberi hak atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan.”

 

Yang dimaksud dengan alat angkutan lalu lintas jalan ialah kendaraan bermotor dan kereta api seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Pasal 1 huruf c PP 18/1965).

 

Akan tetapi, atas ketentuan Pasal 10 PP 18/1965 tersebut terdapat pengecualiannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 13 PP 18/1965:

 

“Hak atas pembayaran Dana seperti termaksud pada pasal 10 di atas dinyatakan tidak ada, dalam hal-hal sebagai berikut:

a.    jika korban/ahli warisnya telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

b.    bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya;

c.    kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang:

I.     dalam keadaan mabuk atau tak sadar;

II.   melakukan perbuatan kejahatan;

III.ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniah/rohaniah luar biasa lain;

d.    kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai alat angkutan lalu lintas jalan, yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:

1.    alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam sesuatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.

2.    kecelakaan terjadi pada waktu di dekat alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan ternyata ada akibat-akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain;

3.    kecelakaan, akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh (uitsluiting vanwerklieden), perbuatan sabot, perbuatan teror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain;

4.    kecelakaan, akibat dari senjata-senjata perang;

5.    kecelakaan, akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut di atas; kecelakaan akibat dari melalaikan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut;

6.    kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang dipakai, atau dikonfisikasi, atau direkwisisi, atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan Angkatan Bersenjata seperti tersebut di atas;

7.    kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi inti atom.”

 

Mengenai jika yang bersalah adalah pejalan kaki yang berjalan di pinggir rel kereta api, tidak diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas. Namun, sebagaimana terdapat dalam laman resmi Jasa Raharja, pejalan kaki atau pengemudi/penumpang kendaraan bermotor yang dengan sengaja menerobos palang pintu kereta api yang sedang difungsikan sebagaimana lazimnya kereta api akan lewat, apabila tertabrak kereta api maka korban tidak terjamin oleh UU No. 34/1964.

 

Sedangkan, mengenai asuransi pribadi si korban kecelakaan sendiri, hal tersebut bergantung pada ketentuan dalam perjanjian polis asuransinya.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2.    Undang-Undang No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

3.    Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

4.    Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api.

5.    Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

 
 
Referensi:

R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia – Bogor.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua