Jumat, 25 October 2013

Bolehkah Tunjangan Jabatan Mengurangi Bonus Tahunan?

Bolehkah Tunjangan Jabatan Mengurangi Bonus Tahunan?

Pertanyaan

Salam Sejahtera, saya Verdy bekerja di salah satu perusahaan swasta yang sedang berkembang di bidang jasa transportasi. Baru-baru ini kami mendapatkan bonus tahunan. Tetapi tidak seperti biasanya, dikarenakan bonus tahun ini dipotong oleh manajemen dikarenakan tunjangan jabatan yang telah kami terima tiap bulannya. Apakah benar bisa memotong tunjangan jabatan terhadap bonus? Karena kami sebagai karyawan tidak diberitahukan sebelumnya atau ini kebijakan suatu perusahaan. mohon jawaban menurut bapak? Terima kasih. Salam. Verdy  

Ulasan Lengkap

Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tunjangan jabatan.

 

Mengenai tunjangan, kita dapat merujuk kepada Pasal 94 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) beserta penjelasannya, dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah (“SE Menaker 7/1990”).

 

Pasal 94 UU Ketenagakerjaan hanya menyebutkan mengenai tunjangan tetap:

 

Pasal 94 UU Ketenagakerjaan

“Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.”

 

Penjelasan Pasal 94 UU Ketenagakerjaan

“Yang dimaksud dengan tunjangan tetap dalam pasal ini adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.”

 

Sedangkan SE Menaker 7/1990 dalam penjelasannya mengenai komponen upah, menyebutkan mengenai tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap sebagai salah satu komponen upah. Komponen upah terdiri atas:

 

a. Upah Pokok: adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

 

b. Tunjangan Tetap: adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Isteri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan; Tunjangan Kematian; Tunjangan Daerah dan lain-lain. Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport dapat dimasukan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.

 

c.   Tunjangan Tidak Tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Transport yang didasarkan pada kehadiran, Tunjangan makan dapat dimasukan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan).

 

Sedangkan bonus, berdasarkan SE Menaker 7/1990, termasuk ke dalam pendapatan non-upah. Komponen pendapatan non-upah, terdiri dari:

 

a. Fasilitas: adalah kenikmatan dalam bentuk nyata/natura yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan (antar jemput pekerja atau lainnya); pemberian makan secara cuma-cuma; sarana ibadah; tempat penitipan bayi; koperasi; kantin dan lain-lain.

 

b. Bonus: adalah bukan merupakan bagian dari upah, melainkan pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas; besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.

 

c.   Tunjangan Hari Raya (THR), Gratifikasi dan Pembagian keuntungan lainnya.

 

Berdasarkan ketentuan di atas, apabila tunjangan jabatan tersebut diberikan secara tetap, tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, maka tunjangan jabatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tunjangan tetap.

 

Dalam UU Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksananya, tidak ada kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan bonus bagi pekerjanya.Maka mengenai bonus Anda harus melihat kepada ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan.

 

Dalam hal tunjangan jabatan tersebut adalah tunjangan tetap, maka tunjangan jabatan tersebut merupakan kewajiban pengusaha. Sedangkan bonus bukan merupakan kewajiban pengusaha. Tetapi lebih kepada kebijakan pengusaha untuk memberikan penghargaan atas kinerja pekerja.

 

Namun jika perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil kinerja para pekerja, sudah selayaknya pengusaha memberikan bonus kepada pekerja, di luar upah dan tunjangan-tunjangan yang memang sudah menjadi kewajiban pengusaha.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

1.     Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.     Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua