Senin, 29 April 2013

Legalitas Nikah Cina Buta (Nikah Muhallil)

Legalitas Nikah Cina Buta (Nikah Muhallil)

Pertanyaan

Kepada Bapak/Ibu pengasuh HukumOnline.com, saya ingin bertanya. Apakah kawin kontrak yang tidak membuat perjanjian secara tertulis (hanya sebatas lisan) dapat dikatakan legal menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Dan bagaimana kedudukan hukum nikah cina buta (nikah untuk menghalalkan isteri yang ditalak tiga) menurut UU No. 1 Tahun 1974? Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas jawabannya.

Ulasan Lengkap

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) tidak diatur mengenai kawin kontrak. Pada dasarnya, menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

 

Karena itu, sebenarnya baik kawin kotrak dengan perjanjian tertulis maupun secara lisan, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan dalam UU perkawinan.

 

Dalam artikel Apakah Hukum Membolehkan Pernikahan Sementara? antara lain dikutip pendapat dari Hakim Agung Rifyal Kabah yang menyatakan, bahwa secara prinsip perkawinan adalah kontrak. Namun, perkawinan bukan kontrak semata. Perkawinan adalah kontrak suci karena berjanji di depan wali, saksi dan juga di depan Allah, bahwa ia akan memperlakukan pasangannya dengan baik. Sehingga berdasarkan pendapat Rifyal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak dibenarkan seorang suami menikahi istrinya untuk diceraikan, dan begitu pula sebaliknya.

 

Hal serupa juga dikatakan oleh Quraish Shihab dalam artikel yang berjudul Kawin Kontrak: Antara Agama, Hukum dan Realita. Mantan Menteri Agama ini berpendapat bahwa suatu pernikahan haruslah langgeng dan didasari pula atas cinta. Sementara, kawin kontrak yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah nikah mut'ah menurut Quraish, sifatnya tidak langgeng. Sehingga bertentangan dengan filosofi tujuan pernikahan.

 

Dengan demikian, kami berpendapat, perjanjian apapun yang pada intinya memberi batas waktu pada perkawinan seorang pria dan wanita adalah tidak dibenarkan secara hukum karena isinya melanggar undang-undang (tidak sesuai dengan filosofi tujuan pernikahan yang diatur UU Perkawinan). Karena itu, perjanjian yang demikian adalah batal demi hukum.

 

Mengenai nikah cina buta, dalam Hukum Islam dikenal dengan sebutan muhalil. Arti dari muhalil sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: (1) orang yang nikah dengan perempuan yg telah tiga kali ditalak suaminya, sesudah itu diceraikannya supaya perempuan itu dapat kawin lagi dng bekas suaminya yg terdahulu; (2) cina buta.

 

Hal serupa juga dijelaskan oleh KH. Husein Muhammad dalam artikelnya yang berjudul Nikah Cina Buta yang dimuat dalam laman fahmina.or.id. KH. Husein Muhammad menjelaskan bahwa nikah cina buta adalah istilah yang populer dalam sejumlah daerah di Indonesia, antara lain Aceh. Dalam hukum Islam, Kawin Cina Buta disebut Nikah Muhallil. Muhallil secara literal berarti "orang yang menghalalkan". Nikah Muhallil adalah pernikahan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dan perempuan janda cerai/talak tiga sebagai cara atau mekanisme untuk menghalalkan kembali hubungan seks antara perempuan tersebut dengan bekas suaminya.

 

Menurut Husein, dalam konteks Islam, suami isteri yang telah bercerai dengan cerai tiga dilarang melangsungkan perkawinan kembali (rujuk), kecuali mantan isteri telah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain dan kemudian laki-laki tersebut menceraikannya. Laki-laki lain yang mengawini bekas isteri laki-laki lain disebut Muhallil (orang yang menghalalkan). Sedangkan, laki-laki bekas suaminya disebut Muhallal Lah (orang yang dihalalkan).

 

Husein juga menjelaskan bahwa perkawinan model tersebut disebutkan dalam Al Qur'an: "Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan tersebut tidak halal baginya sehingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain ini menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri)nya untuk kawin kembali jika keduanya dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." (Q.S. al Baqarah [2]: 230).

 

Jika ditinjau dari UU Perkawinan, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perkawinan menurut UU Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Oleh karena itu, sama dengan kawin kontrak, nikah cina buta ini tidak sesuai dengan filosofi UU Perkawinan. Ini karena perkawinan si suami dan isteri - yang telah bercerai – dengan orang lain, tidak memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan. Oleh karena itu praktik nikah cina buta bertentangan dengan UU Perkawinan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Catatan editor: Dalam artikel yang berjudul Komnas Temukan Praktek Kawin Cina Buta di Aceh dijelaskan antara lain bahwa Komnas Perempuan menilai bahwa perempuan yang menjalankan kawin cina buta berada dalam posisi rentan karena terpaksa berhubungan seksual dengan suami cina buta secara tidak aman (tidak menggunakan alat kontrasepsi) sehingga berisiko terjangkit penyakit menular seksual atau hamil, risiko terikat dalam perkawinan cina buta jika suami baru tidak ingin menceraikan dan terkena stigma sosial yang memungkinkan suami sebelumnya tidak mau rujuk.

 
Dasar Hukum:

1.    Al-Quran

2.    Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua