Rabu, 19 Maret 2014

Haruskah Melepas Kepemilikan Properti Jika Menikah Dengan WNA?

Haruskah Melepas Kepemilikan Properti Jika Menikah Dengan WNA?

Pertanyaan

Salam, sesuai dengan judul, saya ingin tahu status dari properti (apartemen) yang saya beli sebelum menikah dengan seorang WNA. Kami tidak membuat prenuptial agreement. Apakah harus saya lepaskan? Terima kasih banyak.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Pada dasarnya harta yang Anda peroleh sebelum menikah menjadi harta bawaan Anda (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)):

 

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

 

Jadi apartemen Anda, tanpa prenuptial agreement (perjanjian perkawinan) pun, tidak menjadi bagian harta bersama. Ini berarti apartemen tersebut bukan termasuk harta pasangan Anda yang merupakan wargan negara asing (WNA).

 

Akan tetapi, ada dua hal lain yang harus Anda perhatikan, yaitu:

  1.       Apartemen tersebut dibangun di atas tanah dengan hak apa?
  2.       Apakah kewarganegaraan Anda tetap Warga Negara Indonesia (“WNI”) atau WNA (berubah menjadi kewarganegaraan negara pasangan Anda)?
 

Kedua hal ini berpengaruh dalam menentukan apakah Anda harus melepaskan apartemen (yang merupakan harta bawaan Anda) atau tidak.

 

I.      Dibangun di atas tanah dengan hak apa?

Perlu Anda ketahui bahwa untuk apartemen (rumah susun) dapat dibangun di atas hak atas tanah berikut ini:

1.    hak milik (Pasal 17 huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU Rusun”));

2.    hak guna bangunan (“HGB”) atau hak pakai atas tanah negara (Pasal 17 huruf b UU Rusun);

3.    HGB atau hak pakai di atas hak pengelolaan (Pasal 17 huruf c UU Rusun);

 

Jika apartemen tersebut dibangun di atas hak milik, maka yang dapat memiliki apartemen tersebut hanyalah WNI (Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”))

 

Jika apartemen tersebut dibangun di atas HGB, maka yang dapat memiliki apartemen tersebut adalah WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 36 ayat (1) UUPA).

 

Jika apartemen tersebut dibangun di atas Hak Pakai, maka yang dapat memiliki apartemen tersebut adalah WNI, orang asing (WNA) yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia (Pasal 42 UUPA).

 

II.          Apakah ada perubahan status kewarganegaraan?

Anda harus melihat ketentuan dari hukum negara pasangan Anda. Apakah dengan perkawinan Anda dengan pasangan Anda, hukum negara pasangan Anda mewajibkan Anda untuk melepas kewarganegaraan Anda (melepas status Anda sebagai WNI).

 

Hal ini akan berdampak pada apakah Anda harus melepas apartemen yang telah Anda miliki sebelum Anda menikah.

 

Jika setelah perkawinan, Anda tetap WNI, tidak ikut kewarganegaraan pasangan Anda, maka hak Anda atas apartemen tersebut tidak perlu Anda lepaskan. Ini karena melihat pada uraian I di atas, sebagai WNI, Anda berhak untuk mempunyai apartemen terlepas dari apartemen tersebut dibangun di atas hak atas tanah yang mana (ketiga hak atas tanah dapat dimiliki oleh WNI).

 

Akan tetapi jika setelah perkawinan, berdasarkan hukum negara pasangan Anda, Anda harus melepas kewarganegaraan Anda dan mengikuti kewarganegaraan pasangan Anda, maka Anda hanya dapat mempunyai apartemen yang dibangun di atas tanah hak pakai. Ini karena setelah Anda melepas kewarganegaraan Anda, berdasarkan Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 36 ayat (2) UUPA, Anda tidak berhak lagi atas apartemen yang dibangun di atas tanah hak milik atau HGB dan harus melepas hak Anda dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

 

Jadi mengenai apakah Anda harus melepas apartemen Anda yang merupakan harta bawaan Anda, tidak terkait dengan adanya perjanjian perkawinan atau tidak. Tetapi terkait dengan apakah Anda masih berstatus sebagai WNI atau tidak setelah Anda menikah dan apartemen tersebut di bangun di atas tanah dengan hak apa.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2.    Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3.    Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

    

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua