Kamis, 20 Desember 2018

Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

Mana yang Jadi Acuan, UMP atau UMK?

Pertanyaan

Antara UMP dan UMK, mana yang harus menjadi acuan perusahaan untuk memberikan upah bagi pegawainya? Sedangkan, antara UMP dan UMK, setahu saya besarannya berbeda.

Ulasan Lengkap

 
Kami berasumsi bahwa yang Anda maksud dengan UMP adalah Upah Minimum Provinsi dan UMK adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota. Sebelumnya, kami akan menerangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan UMP dan UMK.
 
Berikut adalah pengertian mengenai UMP dan UMK menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (“Permenaker Upah Minimum”):
  1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.[1]
  2. Upah Minum Provinsi (“UMP”) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam wilayah 1 (satu) provinsi.[2]
  3. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten/kota.[3]
 
UMP wajib ditetapkan oleh gubernur.[4] Selain UMP, gubernur dapat menetapkan UMK atas saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi.[5] UMK ditetapkan setelah penetapan UMP.[6] Besaran UMK yang ditetapkan harus lebih besar dari UMP.[7]
 
Memang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maupun Permen Upah Minimum tidak disebutkan secara ekplisit tentang upah minimum mana yang berlaku, apakah UMP atau UMK. Akan tetapi, melihat dari pengertian di atas terlihat bahwa lingkup keberlakuan ketentuan UMK lebih khusus dari UMP.
 
Ini berarti ketentuan mengenai UMP berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi, dalam hal di kabupaten-kabupaten/kota-kota di provinsi tersebut belum ada pengaturan mengenai UMK masing-masing kabupaten/kota.
 
Sedangkan, jika dalam suatu kabupaten/kota sudah terdapat ketentuan mengenai UMK (yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP), maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK.
 
Hal ini juga dapat dilihat dari adanya ketentuan mengenai larangan bagi pengusaha memberikan upah di bawah UMK dalam peraturan/keputusan gubernur di masing-masing daerah. Contohnya sebagai berikut:
 
 
Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Dalam hal pengusaha sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga Kepgub Jabar 561/2017 tidak mampu membayar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Kepgub Jabar 561/2017, maka dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat tanggal 22 Desember 2017, dengan ketentuan sebagai berikut:[8]
  1. selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja;
  2. dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja paling kurang sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018; dan
  3. dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja, sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.
 
Sebagai informasi, besaran UMK untuk kota Bandung berdasarkan Diktum Kedua angka 17 Kepgub Jabar 561/2017 adalah Rp 3.091.345,56. Saat ini telah terbit Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/KEP.1220-YANBANGSOS/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (“Kepgub Jabar 561/2018”) yang mulai berlaku 1 Januari 2019 dan menetapkan bahwa UMK Kota Bandung 2019 adalah sebesar Rp 3.339.580,61.[9]
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
  1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/KEP.1220-YANBANGSOS/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

[1] Pasal 1 angka 1 Permenaker Upah Minimum
[2] Pasal 1 angka 3 Permenaker Upah Minimum
[3] Pasal 1 angka 4 Permenaker Upah Minimum
[4] Pasal 8 ayat (1) Permenaker Upah Minimum
[5] Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (4) Permenaker Upah Minimum
[6] Pasal 10 ayat (2) Permenaker Upah Minimum
[7] Pasal 10 ayat (3) Permenaker Upah Minimum
[8] Diktum Keempat Kepgub Jabar 561/2017
[9] Diktum Kesatu Angka 8 Kepgub Jabar 561/2018

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua