Senin, 01 April 2013

Adakah Aturan Soal Upah Sundulan?

Adakah Aturan Soal Upah Sundulan?

Pertanyaan

Adakah peraturan pemerintah tentang kenaikan upah sundulan bagi karyawan di atas 1 tahun? Dan bagaimana jika perusahaan menetapkan upah tanpa melibatkan Serikat Pekerja?

Ulasan Lengkap

Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas pertanyaan Anda. Untuk menjawab pertanyaan Anda, maka akan kami coba jelaskan sebagai berikut:

 

1.    Pada dasarnya, upah sundulan adalah upah yang diberikan perusahaan kepada pekerja apabila ada kenaikan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mana penetapannya dilakukan agar pekerja yang tadinya sudah mendapat upah di atas upah minimum tidak mendapat upah sebesar upah minimum setelah adanya kenaikan. Namun, berbeda dengan upah minimum yang ditetapkan pemerintah, hal ini tidak terjadi pada upah sundulan. Aturan tertulis mengenai upah sundulan sebenarnya tidak ada. Hanya saja hal tersebut sudah menjadi kebiasaan apabila upah minimum naik, maka sundulannya ke atas juga mengalami kenaikan secara proposional.

 

2.    Terkait pertanyaan Anda selanjutnya, jika perusahaan menetapkan upah tanpa melibatkan Serikat Pekerja/ serikat buruh, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh menyatakan:

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”

 

Dari ketentuan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan serikat pekerja atau serikat buruh mengemban tugas sebagai perwakilan atau representatif dari pekerja/buruh pada perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang secara umum berdampak luas bagi kesejahteraan pekerja/buruh harus melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam pembahasannya. Apabila terjadi perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam penentuan besarnya upah gaji maka perselisihan tersebut merupakan perselisihan kepentingan.

 

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”), perselisihan Hubungan Industrial yang salah satunya adalah perselisihan kepentingan harus menempuh proses perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu. Apabila upaya bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak melakukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan. Kemudian, Dinas Ketenagakerjaan mencatatkan pengaduan tersebut dengan menyediakan formulir pengaduan untuk diisi oleh para pihak. Salah satu atau kedua belah pihak yang mengadukan perselisihannya untuk dicatat oleh Dinas Ketenagakerjaan harus melampirkan bukti-bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian bipartit telah dilakukan (Pasal 4 ayat [1] UU PPHI). Selanjutnya, jika masih belum tercapai kesepahaman antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mengajukan gugatan kepada pengusaha di Pengadilan Hubungan Industrial dengan dasar perselisihan kepentingan.

 

Demikianlah jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh

2.    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

 
 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua