Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Karyawan Kontrak yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 10 Juni 2013, yang pertama kali dimutakhirkan pada 25 Januari 2018.

KLINIK TERKAIT

Hak Pekerja yang Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja

07 Nov 2023

Perbedaan Jaminan Hari Tua dengan Jaminan Pensiun

26 Sep 2023

Tanggung Jawab BPJS atas Kebocoran Data Pribadi Pesertanya

02 Des 2022

4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Online

10 Feb 2022

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Jaminan Sosial Bagi Pekerja

Sebelumnya perlu diketahui dahulu mengenai jaminan sosial yang diatur dalam UU BPJS dan UU SJSN. Pada dasarnya UU BPJS mengatur secara jelas terkait pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan.[1] Untuk BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (“JKK”), jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan.[2] 

Selanjutnya terkait pendaftaran sebagai peserta program jaminan sosial, perlu diperhatikan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.[3]

Adapun pada dasarnya baik dalam ketentuan UU BPJS dan UU SJSN tidak membedakan antara pekerja tetap yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan pekerja kontrak yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Terkhusus mengenai terjadinya kecelakaan kerja, maka kejadian tersebut berhubungan dengan JKK. Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara maupun setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan.[4]

Adapun sanksi yang dapat dikenakan jika perusahaan selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS dikenai sanksi administratif:[5]

1. teguran tertulis;
2. denda; dan/atau
3. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.[6]

Selanjutnya berdasarkan uraian pertanyaan Anda, kecelakaan kerja yang membuat satu ruas jari tengah kanan Anda diamputasi ini merupakan suatu kondisi yang disebut dengan cacat.  Cacat diartikan sebagai keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.[7] Pada dasarnya cacat dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap.[8]

Adapun yang dimaksud dengan “cacat sebagian anatomis”, “cacat sebagian fungsi”, dan “cacat total tetap” adalah sebagai berikut:[9]

1. Cacat sebagian anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
2. Cacat sebagian fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
3. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Selanjutnya perlu diketahui bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak mendapatkan manfaat JKK.[10] Adapun jenis manfaat JKK yang dapat diberikan kepada Anda sebagai korban kecelakaan kehilangan jari antara lain:[11]

1. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang dapat ditemukan lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (2) PP 82/2019;
2. santunan berupa uang meliputi antara lain:

1. santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap;
2. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Adapun perlu diketahui bahwa kondisi di mana satu ruas jari tengah kanan Anda diamputasi termasuk ke dalam cacat sebagian anatomis. Atas cacat sebagian tersebut, pekerja berhak untuk mendapatkan santunan cacat dengan rumus hitung meliputi:[12]

1. Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
2. Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan.
3. Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x upah sebulan.

Tabel persentase santunan cacat yang diberikan dapat dilihat dalam tabel Lampiran III PP 82/2019. Berdasarkan tabel persentase santunan tersebut, jika Anda kehilangan:

1. Ruas pertama jari lain tangan kanan (selain telunjuk) = 2%
2. Ruas pertama jari lain tangan kiri (selain telunjuk) = 1,5%

Tata Cara Pelaporan Kecelakaan Kerja

Pemberi kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (“PAK”) yang menimpa pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.[13] Adapun laporan tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan kerja atau sejak didiagnosis PAK sebagai laporan tahap I.[14]

Adapun dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan bahwa:[15]

1. keadaan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) telah berakhir;
2. cacat total tetap;
3. cacat sebagian anatomis;
4. cacat sebagian fungsi; atau
5. meninggal dunia.

Dalam mengajukan laporan tahap II tersebut sekaligus merupakan pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana diatur selengkapnya dalam Pasal 19 ayat (3) Permenaker 5/2021. Apabila persyaratan di atas telah lengkap, BPJS Ketenagakerjaan menghitung dan membayar kepada yang berhak.[16]

Lantas, bagaimana jika pekerja belum diikutsertakan dalam program JKK? Dalam keadaan demikian, pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi resiko terhadap pekerjanya, pemberi kerja wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[17]

Berakhirnya Hubungan Kerja karena Selesainya Kontrak

Selanjutnya, mengenai hubungan kerja antara Anda dengan perusahaan yang berakhir dengan selesainya kontrak kerja Anda perlu diperhatikan bahwa tidak adanya ketentuan yang dilanggar oleh perusahaan dengan asumsi kami bahwa pekerjaan yang Anda lakukan bukanlah jenis pekerjaan yang tidak boleh dilakukan oleh tenaga kerja dengan kontrak. Hal ini dikarena padakan dasarnya kontrak atau perjanjian mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata dan hanya dapat ditarik kembali jika ada kesepakatan kedua belah pihak.

Sehingga jika memang telah diperjanjikan jangka waktu tertentu tanpa adanya perubahan dalam kontrak kerja dan jangka waktu tersebut berakhir, maka hal tersebut bukanlah suatu permasalahan hukum.

Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini. 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian yang diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kerja dan Jaminan Kematian;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

Putusan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-IX/2011;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-X/2012.