Senin, 04 March 2013

Surat Kuasa untuk Menandatangani AJB

Surat Kuasa untuk Menandatangani AJB

Pertanyaan

Dear Hukum Online, Saya adalah seorang staf di perusahaan developer. Saya menghadapi masalah seperti ini, di Surat Pemesanan Apartemen nama pembeli adalah istrinya, dan pada saat penandatanganan Akta Jual Beli sang istri berhalangan karena dinas ke luar Negeri. Pertanyaannya apakah sang istri perlu memberikan surat kuasa ke suami atau cukup pemberitahuan secara lisan? Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Dalam hal si isteri selaku pembeli apartemen berhalangan untuk hadir menandatangani Akta Jual Beli (“AJB”), maka dia harus memberikan surat kuasa khusus kepada suami untuk bertindak untuk dan atas nama si isteri dalam rangka menandatangani AJB tersebut. Surat kuasa khusus terkait perbuatan hukum dalam bidang pertanahan harus dalam bentuk akta notaris atau surat kuasa di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan lebih lengkap tentang surat kuasa khusus, silakan simak artikel Kuasa Umum atau Kuasa Khusus?

 

Selain itu, sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) apabila antara si suami dan isteri tidak ada perjanjian perkawinan, maka harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, selain surat kuasa khusus, dalam rangka pembelian apartemen tersebut si istri juga harus memperoleh persetujuan tertulis dari suami. Sehingga sebelum si isteri membeli apartemen dengan harta bersama, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari suaminya. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan:

 

“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

 

Sebagai referensi, Anda dapat membaca artikel-artikel berikut:

1.    Bagaimana Menjual Tanah Jika Pemiliknya Sudah Pikun?

2.    Perlukah Persetujuan Anak Jika Ibu Ingin Jual Tanah Warisan?

3.    Konsekuensi Hukum Perjanjian Kartu Kredit Terhadap Suami/Istri; 

4.    Perjanjian Gadai Deposito Tanpa Tanda Tangan Istri;

5.    Jual Beli Rumah yang Aman.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2.    Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3.    Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua