Senin, 11 Maret 2013

Kredit Macet, Korupsi atau Bukan?

Kredit Macet, Korupsi atau Bukan?

Pertanyaan

Apakah menunggak (tidak membayar) kredit yang dananya berasal langsung dari dana APBD suatu pemerintah daerah dan disalurkan dinas koperasinya termasuk korupsi?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 s.d. Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).

 

Berdasarkan buku Memahami Untuk Membasmi yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (hal. 19-20), dalam UU Tipikor terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokan menjadi tujuh kategori yaitu:

a.    Kerugian keuangan negara

b.    Suap-menyuap

c.    Penggelapan dalam jabatan

d.    Pemerasan

e.    Perbuatan curang

f.     Benturan kepentingan dalam pengadaan

g.    Gratifikasi

 

Kami asumsikan tindak pidana korupsi yang Saudara maksud adalah kategori kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai berikut:

 

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

 

Pasal 3 UU Tipikor

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

 

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor menekankan pada adanya kerugian keuangan negara. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 UU Tipikor dijelaskan bahwa:

 

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat

 

Sedangkan, mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (“UU 17/2003”), pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi antara lain (Pasal 2 UU 17/2003):

a.    hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

b.    kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

c.    Penerimaan Negara;

d.    Pengeluaran Negara;

e.    Penerimaan Daerah;

f.     Pengeluaran Daerah;

g.    kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

h.    kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

 

Mengenai pertanyaan Anda yaitu apakah menunggak pembayaran kredit yang berasal langsung dari APBD termasuk korupsi? Kredit macet yang menyebabkan kerugian negara tidak dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai korupsi. Karena untuk dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka kerugian negara tersebut timbul karena adanya perbuatan melawan hukum, dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan, di Pasal 3 UU Tipikor kerugian negara yang timbul karena penyelenggara negara menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

 

Dalam hal ini, kami perlu pula sampaikan bahwa seperti dijelaskan dalam artikel Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi, pemidanaan terhadap kredit macet atau non performing loan memang masih menjadi perdebatan di antara ahli hukum.

 

Mengutip artikel Pemidanaan Dibalik Kredit Macet Mengundang Pro Kontra, Prof. Sutan Remy Sjahdeini menyatakan untuk menilai kredit macet, dapat dilihat dari beberapa perspektif. Menurutnya, apabila penyebabnya di luar kekuasaan debitor, seperti gempa, tsunami ataupun krisis moneter (force majeur), barulah bisa dikatakan persoalan hukumnya adalah perdata murni. Tetapi, Remi menegaskan, kalau terjadi penyalahgunaan kredit, pelanggaran terhadap peraturan baik UU Perbankan ataupun Peraturan BI, maka bisa dikatakan pidana.

 

Di pihak lain, masih menurut artikel yang sama, praktisi hukum Frans Hendra Winarta berpendapat bahwa kredit macet merupakan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau dikatakan korupsi, ia menjelaskan, maka harus ada unsur kesengajaan, merugikan keuangan negara, melakukan perbuatan melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri, yang berlaku kumulatif. Menurut Frans, unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, harus ditafsirkan bersifat kumulatif.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915;

3.    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Ilman Hadi, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua