Sebutan untuk Para Pihak yang Beracara di Mahkamah Konstitusi

Bacaan 4 Menit
Sebutan untuk Para Pihak yang Beracara di Mahkamah Konstitusi
Pertanyaan

Bolehkah para pihak dalam beracara di Mahkamah Konstitusi disebut sebagai penggugat dan tergugat? Soalnya seorang dosen saya pernah tidak membolehkannya, tapi harus menggunakan istilah pemohon dan termohon. Terima kasih.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Sebelumnya, kita perlu ketahui dahulu apa yang dimaksud dengan penggugat dan tergugat. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.

 

Untuk mengetahui kedudukan pihak-pihak yang beracara di Mahkamah Konstitusi, maka kita perlu meninjau ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 (“UU MK”).

 

Di dalam UU MK tidak dikenal istilah penggugat dan tergugat. Hal ini karena di dalam UU MK juga tidak dikenal istilah gugatan, melainkan permohonan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 UU MK, sebagai berikut:

 

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

a.    pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.    sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c.    pembubaran partai politik;

d.    perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau

e.    pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Mengenai istilah permohonan ini, Maruarar Siahaan dalam buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (hal. 87-89) berpendapat sebagaimana kami sarikan berikut ini:

 

“Mekanisme constitutional control digerakkan oleh adanya permohonan dari pemohon yang memiliki legal standing untuk membela kepentingannya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang, atau berangkat dari kewenangan konstitusional suatu lembaga negara dilanggar atau dilampaui oleh lembaga negara lainnya.

 

Pemilihan kata “permohonan” dan bukan “gugatan” yang diajukan kepada MK sebagaimana dalam hukum acara perdata yang menyangkut contentieus rechtspraak dapat menimbulkan kesan seolah-olah yang diajukan merupakan satu perkara yang bersifat satu pihak (ex parte atau volontair).

 

Pemilihan kata permohonan ini juga berdampak seolah-olah tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak atau termohon dan yang mempunyai hak untuk melawan permohonan tersebut. Padahal hal ini tidak selalu benar karena dalam jenis perkara tertentu harus ada pihak yang secara tegas ditetapkan dan ditarik sebagai pihak dan yang mempunyai hak untuk menjawab atau menanggapi permohonan tersebut.

 

UU MK memilih istilah “permohonan” akan tetapi sesungguhnya ada pihak yang berkepentingan untuk berada dalam posisi sebagai termohon. Mungkin hal ini timbul karena kuatnya nuansa kepentingan umum yang terlibat dalam perselisihan demikian sehingga dihindarkan sifat berperkara yang adversarial.”

 

Jadi, adalah benar apa yang pernah disampaikan dosen Anda bahwa pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi memang seharusnya disebut sebagai pemohon dan termohon dan bukan penggugat dan tergugat, karena pengajuan perkara dilakukan dengan permohonan dan bukan gugatan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:
 
Referensi:

1.    Sutantio, S.H., Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. 1995. Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.

2.    Siahaan, Maruarar. 2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.