Rabu, 18 September 2019

Sahkah Pemotongan Gaji Karyawan karena Selisih Penjualan?

Sahkah Pemotongan Gaji Karyawan karena Selisih Penjualan?

Pertanyaan

Saya ada pertanyaan berkaitan dengan pinalti potong gaji secara kolektif. Apakah secara hukum dibenarkan perusahaan memotong gaji karyawan secara kolektif untuk melakukan penggantian jika terjadi selisih minus terhadap penjualan barang-barang, sementara untuk penjualan barang yang plus (berlebih) tetap menjadi hak perusahaan (tidak dijadikan pemotong selisih minus). Pemotongan dilakukan untuk semua karyawan dengan poin berbeda sesuai jenjang jabatan. Terima kasih atas jawabannya.  

Ulasan Lengkap

 
Pada dasarnya pemotongan upah pekerja/buruh merupakan salah satu kebijakan pengupahan yang diakui dalam sistem Hukum Ketenagakerjaan, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan).
 
Dalam Pasal 57 PP Pengupahan dijelaskan bahwa pengusaha dibenarkan untuk melakukan pemotongan upah pekerja/karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:
 
  1. Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk:
a. denda; 
b. ganti rugi; dan/atau
c. uang muka Upah,
dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama.
  1. Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk pihak ketiga hanya dapat dilakukan apabila ada surat kuasa dari Pekerja/Buruh.
  2. Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap saat dapat ditarik kembali.
  3. Surat kuasa dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk semua kewajiban pembayaran oleh Pekerja/Buruh terhadap negara atau iuran sebagai peserta pada suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk:
    1. pembayaran hutang atau cicilan hutang Pekerja/Buruh; dan/atau
    2. sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik Perusahaan yang disewakan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh, harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis.
  5. Pemotongan Upah oleh Pengusaha untuk kelebihan pembayaran Upah kepada Pekerja/Buruh dilakukan tanpa persetujuan Pekerja/Buruh
 
Adapun jumlah keseluruhan pemotongan Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran Upah yang diterima Pekerja/Buruh.[1]
 
Berdasarkan pertanyaan yang Anda ajukan dan merujuk pada ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengusaha dapat melakukan pemotongan upah buruh/pekerja untuk pembayaran denda, ganti rugi, maupun uang muka upah. Namun dengan syarat bahwa ketentuan mengenai pemotongan upah (denda, ganti rugi, maupun uang muka upah) tersebut telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama. Sehingga dengan demikian untuk mengetahui sah atau tidaknya pemotongan upah yang dilakukan oleh perusahaan tempat Anda bekerja, Anda harus terlebih dahulu mencermati isi Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama antara Anda dengan Pengusaha.
 
Apabila ternyata dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Peraturan Kerja Bersama tidak diatur mengenai pemotongan upah buruh/pekerja akibat selisih minus pada barang, maka perusahaan tidak berhak untuk melakukan pemotongan upah Anda, sehingga pemotongan gaji karyawan menjadi tidak sah. Jika perusahaan tetap melakukan pemotongan upah yang mengakibatkan timbulnya perselisihan hak, maka Anda dapat melakukan upaya hukum.
 
Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan
Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”) apabila terjadi perselisihan hak antara pengusaha dengan pekerja/buruh, keduanya dapat menempuh upaya hukum berupa Perundingan Bipartit, yaitu perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.[2]
 
Perselisihan mengenai pemotongan upah ini dinamakan perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[3]
 
Apabila upaya Bipartit tidak mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak dapat menempuh upaya Perundingan Tripartit yaitu penyelesaian sengketa Perselisihan Hubungan Industrial melalui pihak ketiga (mediasi), yaitu melalui di Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk dikeluarkan anjuran tertulis.[4]
 
Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat dengan melakukan gugatan.[5]
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
 
 

[1] Pasal 58 PP Pengupahan
[2] Pasal 1 angka 10 UU PPHI
[3] Pasal 1 angka 2 UU PPHI
[4] Pasal 13 ayat (2) UU PPHI
[5] Pasal 14 UU PPHI

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua