Senin, 22 April 2013

Masalah Klausul Non-Kompetisi (Non-Competition Clause) dalam Kontrak Kerja

Masalah Klausul Non-Kompetisi (Non-Competition Clause) dalam Kontrak Kerja

Pertanyaan

Teman saya dulu kerja di Bridal A, sign kontrak kerja untuk 1 tahun. Sampai 19 Maret 2013 berakhirnya. Nah, di pasal kontrak kerja itu ada tertulis "setelah berhenti kerja, selama 12 bulan tidak boleh bekerja di bidang yang sama, kalau dilanggar dikenakan denda sebesar 1 tahun gaji". Pertanyaannya: 1. Apakah Pasal ini ada melanggar UU Ketenagakerjaan? 2. Apa boleh kontrak kerja mengatur hal setelah berhenti kerja? Teman saya kemudian bekerja di Bridal B pada tanggal 20 Maret 2013, dan dia dituntut sama bridal A karena dianggap melanggar kontrak kerja, padahal jelas kontrak itu berakhir pada 19 Maret 2013 dan tidak ada dilakukan perpanjangan kontrak. Mohon bantuan dan masukannya, terima kasih sebelumnya.

Ulasan Lengkap

Terkait dengan pertanyaan Anda, kami akan menjawabnya satu per satu sebagai berikut:

 

1.    Sebagai informasi, klausula yang Anda sebutkan yaitu klausula "setelah berhenti kerja, selama 12 bulan tidak boleh bekerja di bidang yang sama, kalau dilanggar dikenakan denda sebesar 1 tahun gaji" merupakan klausula non-kompetisi (non-competition clause atau non-compete clause).

 

Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Chandra Kurniawan dalam artikel yang berjudul Menyoal Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja, non-competition clause adalah sebuah klausul yang mengatur bahwa tenaga kerja setuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan atau agen perusahaan yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja.

 

Chandra juga mengutip pada pengertian non-competition clause yang terdapat di Black’s Law Dictionary. Black’s Law Dictionary mendefinisikan non-competition covenant sebagai a promise usually in a sale-of-business, partnership or employment contract, not to engage in the same type of business for a stated time in the same market as the buyer, partner or employer.

 

Melihat pada pengertian dalam Black’s Law Dictionary, sebenarnya penggunaan non-competition clause tidak hanya terbatas pada hubungan antara perusahaan dengan pekerjanya, tetapi juga digunakan dalam hubungan kemitraan dan lain-lain.

 

Jika dihubungkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), pada Pasal 31 UU Ketenagakerjaan dikatakan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Selain itu dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU Hak Asasi Manusia”), dikatakan juga bahwa setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

 

Melihat pada ketentuan kedua pasal tersebut jelas bahwa non-competition clause melanggar UU Ketenagakerjaan dan UU Hak Asasi Manusia.

 

Walaupun dalam perjanjian ada yang dinamakan asas kebebasan berkontrak, yang mana para pihak dapat menentukan sendiri isi perjanjian, akan tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi. Sebagaimana dijelaskan oleh J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya (hal. 36), dalam kebebasan berkontrak, orang pada asasnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

 

Oleh karena itu, pada dasarnya non-competition clause yang terdapat pada perjanjian kerja tersebut melanggar ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Hak Asasi Manusia.

 

Akan tetapi, perlu diingat bahwa sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian ini juga mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu dan berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Yang berarti bahwa pihak Bridal A dapat menggugat teman Anda atas dasar wanprestasi (berdasarkan perjanjian tersebut). Mengenai apakah nantinya perjanjian yang dibuat tersebut batal demi hukum atau tidak (karena melanggar syarat sah perjanjian yang objektif yaitu suatu sebab yang halal), Hakim yang akan memutuskannya.

 

2.    Pada dasarnya, non-competition clause ini menjalankan peranannya setelah hubungan kerja berakhir. Klausula tersebut justru mengatur apa yang tidak boleh dilakukan oleh teman Anda setelah tidak bekerja lagi di tempat tersebut.

 

Akan tetapi sebagaimana telah diuraikan pada poin 1, dimana klausula itu sendiri melanggar undang-undang (UU Ketenagakerjaan dan UU Hak Asasi Manusia), maka klausula tersebut pada dasarnya tidak dapat diberlakukan, dan teman Anda tidak terikat pada klausula tersebut.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

 
Referensi:

J. Satrio. 1999. Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya. PT. Alumni: Bandung.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua