Jumat, 05 April 2013

Keabsahan SP3 Sebagai Alat Bukti Pengaduan Fitnah

Keabsahan SP3 Sebagai Alat Bukti Pengaduan Fitnah

Pertanyaan

Dalam proses hukum, apakah SP3 di tingkat penyidikan di kepolisian bisa dijadikan alat bukti bagi yang dituduh untuk melakukan tuntutan balik atas fitnah dan pemberitaan palsu? Terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 

Sebelumnya, perlu saya jelaskan terlebih dahulu mengenai dasar hukum diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (“SP3”) di tingkat penyidikan, yaitu Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”):

 

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

 

Selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui definisi dari Penyidikan dan Tersangka menurut KUHAP, yaitu:

 

Pasal 1 angka 2 KUHAP:

 

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

 
Pasal 1 angka 14 KUHAP:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

 

Berdasarkan uraian dari Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 1 angka 14 KUHAP tersebut di atas, maka penetapan seseorang sebagai tersangka dalam suatu dugaan tindak pidana oleh penyidik adalah harus dilakukan dengan cermat dan penuh kehati-hatian, yaitu harus adanya “bukti permulaan yang cukup”.

 

KUHAP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai “bukti permulaan yang cukup”, namun jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka “bukti permulaan yang cukup” tersebut dapat diartikan sebagai sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

 

Dalam menghentikan suatu penyidikan, maka penyidik akan mengkaji syarat-syarat penghentian penyidikan yang sudah ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu dalam hal:

 

1.    Tidak terdapat cukup bukti

2.    Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana

3.    Penyidikan dihentikan demi hukum:

a.    Terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP)

b.    Perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUHP)

c.    Perkaranya kedaluwarsa/verjaring (Pasal 78 KUHP)

d.    Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 KUHP, Pasal 284 ayat 4 KUHP)

 

Produk hukum yang dikeluarkan Penyidik adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka/keluarganya dan pihak pelapor. Atas diterbitkannya SP3 tersebut, maka Pasal 80 KUHAP mengatur bahwa penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan Praperadilan.

 

Menjawab pertanyaan Anda, maka suatu SP3 tidak serta merta dapat dijadikan alat bukti bagi yang dituduh/dilaporkan untuk melakukan tuntutan balik atas fitnah dan pemberitaan palsu sebagaimana dimaksud Pasal 317 KUHP. Adapun argumentasi hukum dari pendapat penjawab tersebut adalah karena adanya asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang sangat dijunjung tinggi dalam KUHAP (vide Penjelasan Umum KUHAP) dan sifat penyidikan (opsporing) yang tertutup dan seharusnya tidak terbuka untuk umum.

 

Jadi, sah-sah saja bagi seseorang untuk melaporkan adanya suatu “dugaan” tindak pidana yang belum tentu terbukti kebenarannya. Namun demikian, dalam hal ini peran dan tanggung jawab penyidik adalah sangat besar dalam melakukan penyidikan dan sekaligus untuk menentukan apakah sudah ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

 

Sebagai contoh yang sering terjadi dalam masyarakat adalah sengketa utang piutang yang dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan. Mahkamah Agung sudah memberikan penegasan sikapnya melalui Yurisprudensi MA No. 93 K/KR/1969, tanggal 11 Maret 1970, dengan kaidah hukum, sebagai berikut: “Sengketa Hutang Piutang merupakan sengketa Perdata”. Hal ini merupakan salah satu alasan untuk menerbitkan SP3, yaitu Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

 

Di samping itu, KUHAP sebagai hukum formil untuk menegakkan KUHP (hukum materiil), sudah mengatur mengenai mekanisme ganti rugi dan rehabilitasibagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (vide Pasal 77 ayat [2] KUHAP Jo. Pasal 95 ayat [1] KUHAP)

 

Demikian jawaban saya. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan untuk Anda.

 
Dasar hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2.    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua