Orang yang Pernah Dipenjara Ingin Jadi Caleg, Bolehkah?

Bacaan 6 Menit
Orang yang Pernah Dipenjara Ingin Jadi Caleg, Bolehkah?
Pertanyaan

Tahun 2009 saya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara tersangkut Pasal 62 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan dijatuhi vonis 10 bulan. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih mempunyai hak untuk mendaftar sebagai calon legislatif?

Ulasan Lengkap
 
Hak untuk Memilih dan Dipilih
Hak untuk turut serta dalam pemerintahan telah dijamin dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang berbunyi:
 
  1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
  3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
 
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya setiap warga negara berhak untuk mencalonkan dirinya untuk dipilih dalam pemilihan umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pula hak Anda untuk turut serta dalam pemerintahan dengan dipilih dalam pemilihan umum legislatif.
 
Persyaratan Menjadi Anggota Legislatif
Meskipun demikian, untuk dapat mencalonkan diri menjadi calon legislatif (“caleg”), maka seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Persyaratan bakal calon anggota  Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (caleg) yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”).
 
Pemilihan anggota legislatif (anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dalam proses pemilihan yang disebut dengan Pemilu.[1]
 
Persyaratan untuk dapat menjadi calon anggota legislatif yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu adalah:
  1. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
  5. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
  6. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  8. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  9. terdaftar sebagai pemilih;
  10. bersedia bekerja penuh waktu;
  11. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggotaTentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milidaerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  12. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak" melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milikdaerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  14. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
  15. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  16. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
 
Jadi berdasarkan persyaratan tersebut, untuk dapat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif menurut UU 7/2017, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Yang dilihat adalah ancaman pidana dari suatu tindak pidananya, bukan hukuman yang dijatuhkan.
 
Dapatkah Orang yang Pernah Dipenjara Menjadi Caleg?
Anda menjelaskan bahwa pada 2009 Anda pernah dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan karena tersangkut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika(“UU Psikotropika”).
 
Bunyi ketentuan Pasal 62 UU Psikotropika adalah sebagai berikut:
 
Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100 juta.
 
Dari bunyi pasal tersebut diketahui bahwa ancaman pidana penjara untuk kasus psikotropika adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Anda juga menceritakan bahwa hakim memutus bahwa Anda dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.
 
Jadi menurut hemat kami, berdasarkan persyaratan yang telah disebutkan di atas, Anda tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri menjadi caleg sebagaimana yang kami jelaskan.
 
Hal ini karena menurut UU 7/2017, yang dilihat adalah ancaman pidana dari suatu tindak pidananya, bukan hukuman yang dijatuhkan. Meskipun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada Anda berupa hukuman penjara selama 10 bulan, tetapi ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah 5 tahun.
 
Namun, Anda dapat mendaftar dan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif apabila secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa Anda merupakan mantan terpidana.
 
Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
 
 

[1] Pasal 1 angka 1 UU Pemilu