Senin, 03 Oktober 2016

Perusahaan Sebagai Nasabah Suatu Bank

Perusahaan Sebagai Nasabah Suatu Bank

Pertanyaan

Apa sih definisi dari Nasabah Perusahaan pada suatu bank? Apakah pemegang 15% saham pasif perusahaan tersebut yang namanya tercantum dalam akta yang diberikan kepada pihak bank pada saat pembukaan rekening dilakukan tanpa sepengetahuannya mempunyai 'hak' atas data-data/historical account keberadaan rekening dimaksud? Mohon jawaban dan saran.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Nasabah Perusahaan adalah istilah yang digunakan untuk Nasabah pada segmen Korporasi/Corporate Debtor, yaitu perusahaan (pada umumnya dengan bentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas/PT) yang jumlah penempatan dananya atau fasilitas kredit yang diperolehnya telah memenuhi jumlah limit tertentu berdasarkan ketentuan internal Bank, untuk dimasukkan dalam kategori Corporate Debtor.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Nasabah pada suatu Bank adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.[1] Pada dasarnya, nasabah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

 

1.    Nasabah Penyimpan/Saving Customer

Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.[2] Dananya ini dapat berupa produk dana, yang pada prakteknya dapat berbentuk tabungan, deposito maupun giro.

 

2.    Nasabah Debitur/Debtor

Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.[3]

 

Pada praktiknya, nasabah ini tergantung segmen jenis debiturnya masing-masing, baik mikro, komersial, korporasi dan dalam bentuk kredit modal kerja, investasi, sindikasi, dan jenis-jenis fasilitas kredit lainnya, dimana pemberian fasilitas kredit tersebut adalah berdasarkan perjanjian kredit antara nasabah dengan Bank.

 

Mengenai pertanyaan Anda, kami asumsikan yang Anda maksudkan dengan Nasabah Perusahaan adalah istilah yang biasanya digunakan untuk Nasabah pada segmen Korporasi/Corporate Debtor, yaitu perusahaan (pada umumnya dengan bentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas/PT) yang jumlah penempatan dananya atau fasilitas kredit yang diperolehnya telah memenuhi jumlah limit tertentu berdasarkan ketentuan internal Bank, untuk dimasukkan dalam kategori Corporate Debtor.

 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Bank diwajibkan untuk merahasiakan data Nasabah Penyimpan beserta dengan detail simpanan di rekening nasabah pada Bank tersebut.[4] Ini disebut dengan rahasia bank, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.[5]

 

Namun, rahasia bank ini dikecualikan untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, dan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia.[6] Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam artikel Bolehkah Bank Memberikan Informasi Data Nasabah Kepada Bank Lain? dan Bolehkah Rahasia Bank“Dibocorkan” kepada Ahli Waris Nasabah?

 

Untuk dapat mengungkapkan data detail terkait dengan Nasabah Penyimpan dan simpanan/rekeningnya tersebut, maka berdasarkan UU Perbankan dan dengan mengkaji Anggaran Dasar dari perusahaan tersebut, Bank dapat memberikan keterangan kepada pihak yang ditunjuk (dalam konteks pertanyaan Anda, pemegang saham perusahaan tersebut) dengan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang/berhak mewakili perusahaan (yakni Direksi)[7] terkait dengan hubungan kepada pihak ketiga (Bank) berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan.[8]

 

Demikian penjelasan dari kami, semoga membantu. Terima kasih.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

2.    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

3.    Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

 



[2] Pasal 1 angka 17 UU 10/1998

[3] Pasal 1 angka 18 UU 10/1998

[4] Pasal 40 ayat (1) 10/1998

[5] Pasal 1 angka 28 UU 10/1998

[7] Pasal 98 ayat (1)  jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[8] Pasal 107 UU PT

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
Advokat Peradi, alumnus S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Praktisi Hukum dan S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum Bisnis. Saat ini bekerja sebagai Professional-Hired Manager di salah satu bank nasional di Indonesia.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua