Jumat, 02 Pebruari 2018

Jangkauan Yurisdiksi UU ITE Menjerat Pelaku Cracking Server Milik Asing

Jangkauan Yurisdiksi UU ITE Menjerat Pelaku Cracking Server Milik Asing

Pertanyaan

Seorang Warga Negara Indonesia yang berada di Australia melakukan cracking sebuah server web yang berada di Indonesia, yang ternyata pemilik server adalah orang China dan tinggal di China. Hukum mana yang dipakai untuk mengadili si pelaku?

Ulasan Lengkap

 

Pertama-tama kita perlu membahas lebih dahulu mengenai istilah hacking dan cracking.

 

Arti Hacking dan Cracking

Menurut pendapat dari Prof. Dr. Sutan Remy Syahdeini, SH dalam bukunya Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, dalam dunia komputer terdapat dua istilah yang semula berbeda artinya tetapi dalam perkembangannya menjadi dua istilah yang memiliki arti yang sama. Kedua istilah tersebut adalah hacking dan cracking.

 

Lebih lanjut, menurut pendapat Sutan Remy Syahdeini, hacking adalah perbuatan membobol sistem komputer. Istilah “membobol” digunakan karena perbuatan tersebut adalah memasuki sistem komputer orang lain tanpa izin atau otorisasi dari pemiliknya. Pelaku hacking biasanya disebut hacker.

 

Pengertian hacking ini sesuai dengan pendapat dari Susan W. Brenner, sebagaimana yang dikutip Sutan Remy Syahdeini yaitu, “Hacking is gaining unauthorized access to a computer system and, as such, is conceptually analogous to real word trespassing.” Atau ibaratnya ada orang yang memasuki halaman atau tanah orang lain tanpa izin pemiliknya, yang dalam sistem Common Law disebut trespassing.

 

Masih menurut pendapat Susan W. Brenner, dikutip Sutan Remy Syahdeini, yang dimaksud dengan cracking adalah “Gaining unauthorized access to a computer for the purposes of committing a crime ‘inside’ the system, is conseptually analogous to burglary.” Apabila terjadi dalam dunia nyata, cracking disamakan dengan Pencurian (burglary).

 

Sekalipun para hacker (pelaku hacking) berpandangan bahwa hacking dan cracking adalah dua perbuatan yang berbeda satu sama lain, namun media massa nampaknya tidak dapat membedakan kedua istilah tersebut, sehingga hacking dan cracking digunakan istilahnya dalam arti yang sama.

 

Hacking dan Cracking Menurut Hukum Indonesia

Ketentuan mengenai hacking dan cracking di Indonesia secara khusus tersebar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Menurut kategori tindak pidananya, di antaranya:

1. Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 30),

2. Melakukan penyadapan (intersepsi) atas informasi dan/atau dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 31),

3. Mengubah dan mentransmisi informasi dan/atau dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 32),

4. Mengganggu dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 33), dan

5. Memanipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data otentik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 35).

 

Jadi, berdasarkan pasal-pasal di atas, hacking dan cracking termasuk perbuatan yang dilarang berdasarkan UU ITE.

 

Jangkauan Yurisdiksi Penegakan UU ITE

Sedangkan mengenai jangkauan yurisdiksi dari UU ITE Indonesia diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 37 UU ITE yang berbunyi:

 

Pasal 2 UU ITE:

 

Undang-Undang (UU ITE) ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

 

Dan larangan yang termuat dalam Pasal 37 UU ITE:

 

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

 

Menjawab pertanyaan pokok Anda, yang menanyakan perihal seorang warga negara Indonesia yang berada di Australia melakukan cracking atas sebuah server web yang berada di Indonesia, yang ternyata pemilik server adalah orang China dan tinggal di China, maka menurut ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 37 UU ITE, hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU ITE dapat diterapkan pada pelaku cracking tersebut.

 

Sebagai informasi tambahan yang tidak kalah penting dengan penjelasan di atas, ada tiga ciri penting yang perlu kita pahami dalam penggunaan teknologi informasi untuk sistem informasi dan transaksi elektronik, yaitu lintas teritorial (borderless), universal dan dapat dilakukan pelaku tanpa nama (anonymous).

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Referensi:

Prof. Dr. Sutan Remy Syahdeini, SH. Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer. Grafiti. 2009.

 

 

 

 

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua