Kamis, 30 Mei 2013

Ketentuan Pajak Usaha Indekos

Ketentuan Pajak Usaha Indekos

Pertanyaan

Saya ingin mencoba bisnis indekos dengan menyewakan kamar-kamar bagi orang yang ingin menyewa. Akan tetapi, saya belum mengerti apakah usaha indekos dikenai pajak? Mohon bantuannya menjelaskan ketentuan-ketentuan untuk usaha indekos ini. Terima kasih.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Sehubungan dengan pertanyaan mengenai pajak menyewakan indekos (kami asumsikan maksud Anda adalah kamar-kamar kos), berikut kami berikan penjelasan mengenai pajak berdasarkan peraturan-peraturan terkait usaha Anda. Perlu diketahui bahwa setiap orang perorangan atau badan yang memiliki penghasilan dibebani atas pajak, yang dikenal sebagai Pajak Penghasilan. Berikut penjelasan mengenai Pajak Penghasilan.

 

Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan diatur pada Pasal 1 UU 7/1983 yang menyatakan bahwa:


Pasal 1

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak.

 

Sehubungan dengan maksud dan pengertian mengenai Subjek Pajak pada Pasal 1 UU 7/1983 di atas, berikut pengertian Subjek Pajak berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 7/1983:

 

1)     Yang menjadi subjek pajak adalah:

a.         1. Orang pribadi;

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

b.         Badan; dan

c.         Bentuk usaha tetap

 

Selanjutnya, terkait usaha menyewakan kamar-kamar kos, Pasal 1 dan Pasal 2 PP 29/1996 mengatur mengenai pajak yang dikenakan terhadap usaha persewaan kamar-kamar kos, berikut penjabaran atas pasal-pasal tersebut:

 
Pasal 1

Atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang atau pribadi atau badan dari persewaan tanah dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri, wajib dibayar Pajak Penghasilan.

 
Pasal 2

1)    Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh Penyewa.

2)    Dalam hal ini penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.

 

Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 PP 29/1996 dan UU No. 7/1983 di atas, maka setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh Subjek Pajak atas persewaan kamar-kamar kos, maka Subjek Pajak tersebut wajib membayar Pajak Penghasilan, baik dengan cara memotong biaya langsung oleh Penyewa atau Pemberi Sewa (Pemilik Kosan) membayar sendiri Pajak tersebut.

 

Sedangkan, terkait besarnya Pajak yang wajib dibayarkan oleh Subjek Pajak terkait usaha menyewakan kamar-kamar kos, menurut Pasal 3 PP 29/1996 adalah sebagai berikut:

 
Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final.

 

Berdasarkan pengaturan di atas, maka besarnya pajak yang dikenakan oleh Subjek Pajak adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai bruto persewaan, maka setiap penghasilan yang merupakan nilai yang didapatkan dari persewaan dimaksud, wajib dikenakan Pajak Penghasilan yang besarnya 10% (sepuluh persen).

 

Penjelasan mengenai Pajak Penghasilan di atas, menunjukan bahwa usaha menyewakan kamar-kamar kos merupakan salah satu Objek Pajak, maka pengusaha persewaan kamar-kamar kos selaku Subjek Pajak dibebankan Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen).

 

Pelaporan pajak penghasilan oleh para Wajib Pajak dilakukan dengan cara self assesment, oleh karena itu hal ini kembali kepada kepatuhan dari masing-masing wajib pajak untuk melaporkannya. Selanjutnya, untuk lebih memahami penjelasan terkait Wajib Pajak silakan untuk melihat tautan berikut ini:

 
 

Demikian jawaban dari kami, terimakasih.

 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tetang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (untuk selanjutnya disebut sebaga “UU 7/1983”); dan

2.    Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (yang selanjutnya disebut sebagai “PP 29/1996”).

 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua